Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) tetap aman dan tidak mengalami pemotongan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, program-program bansos telah dianggarkan untuk pelaksanaan selama 10 bulan pertama tahun anggaran 2026, dan akan dilanjutkan melalui pembahasan APBD Perubahan.

“Insyaallah tidak ada pemotongan dana bansos. Semua program sudah disiapkan untuk 10 bulan, dan nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya, Rabu (12/11).

Khoirudin menambahkan, kegiatan reses anggota DPRD juga tetap berjalan meski mengalami sedikit penyesuaian anggaran.

“Sama halnya dengan kegiatan reses, hanya dikurangi sedikit dan akan kita bahas lagi dalam perubahan anggaran nanti. Jadi bansos aman, reses juga aman,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh anggota dewan yang konsisten memperjuangkan kepentingan warga Jakarta dalam setiap pembahasan anggaran.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman dewan yang begitu peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga APBD ini benar-benar membawa manfaat bagi warga Jakarta,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, DPRD DKI Jakarta juga resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp81,3 triliun.

Meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan sebesar Rp15 triliun, APBD DKI Jakarta tetap disepakati tanpa mengurangi program prioritas warga.

“Rapat paripurna hari ini untuk menyepakati APBD DKI Jakarta Tahun 2026. Walaupun ada pemotongan DBH, kita ketuk APBD senilai Rp81,3 triliun,” tegas Khoirudin.