Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang memprioritaskan anggaran untuk program pemutihan ijazah, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di tengah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Tentu kami percaya Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran, mana yang perlu mendapat prioritas. Khususnya terkait penerima manfaat dari KJP, KJMU, dan sejenisnya itu tidak boleh berkurang. Itu sudah dipastikan dan menjadi komitmen Pemprov,” ujar Francine, Selasa (14/10).

Francine menjelaskan, dukungan terhadap prioritas anggaran tersebut diberikan karena program-program seperti pemutihan ijazah, KJP, dan KJMU dinilai sangat baik dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pemutihan ijazah merupakan bentuk pemenuhan hak bagi pelajar di Jakarta agar dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja menggunakan ijazahnya.

“Tentu ini adalah sebuah hal yang perlu diapresiasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Francine menegaskan, pihaknya juga akan mendukung program prioritas lainnya agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menekan sektor-sektor penting di ibu kota.

“Termasuk juga sektor transportasi publik, jangan sampai layanannya terganggu atau berkurang kualitasnya. Itu yang paling penting,” tandasnya.