Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyambut baik pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai skema pembiayaan kreatif yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Upaya ini disiapkan menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurut Baco, langkah tersebut penting agar program-program pembangunan di ibu kota tetap berjalan sesuai rencana, meskipun dengan keterbatasan fiskal.

“Karena rasanya tidak mungkin atau berat kita hanya menjalankan APBD dengan Rp79 triliun. Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan perputaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujar Baco, Kamis (9/10).

Dijelaskan Baco, Pemprov DKI Jakarta akan menjajaki kerja sama dengan pihak swasta dan berbagai mitra strategis lainnya untuk menutupi kekurangan pendanaan akibat pemangkasan DBH.

“Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono menambahkan, dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong program-program penciptaan lapangan kerja di Jakarta.

“Salah satu penyaluran kerja tercepat dari Pemprov itu melalui pembukaan formasi PPSU. Jadi, kita akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada untuk menekan angka pengangguran di DKI Jakarta,” jelas Alia.

Alia juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tidak memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.

“Karena kalau tanpa ASN, Pemprov ini tidak bisa jalan. Jadi selayaknya mereka diberi perhatian. Tapi yang penting, DBH itu bisa tetap dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di Jakarta,” tandasnya.