Sejak Januari sampai 11 April 2014,  APBD 2014 baru terserap 8 persen dari total anggaran mencapai Rp 72 triliun. Jumlah tersebut dianggap masih sangat rendah, sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) diminta untuk segera menjalankan program-program yang telah diajukan. Terlebih saat ini telah dibuat Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk semua proses lelang barang dan jasa di Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, pihaknya meminta SKPD dan UKPD untuk segera mengajukan lelang melalui ULP yang telah dibentuk satu bulan lalu.

"Memang masuk triwulan kedua atau mendekati semester pertama tahun anggaran ini, DKI telah menjalankan berbagai program pembangunan," kata Andi Baso, Selasa (15/4).

Andi menjelaskan, program prioritas yang telah dikerjakan saat ini seperti bidang perumahan, pembangunan dan perbaikan taman, pengerukan waduk Marunda, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Andi mengungkapkan, penyebab masih banyaknya program yang belum masuk ke dalam pekerjaan fisiknya. Kebanyakan, program pembangunan baru masuk dalam tahap perencanaan umum. Perencanaan itu adalah dengan memasukkan usulan lelang ke ULP DKI Jakarta. Sampai saat ini, baru sebanyak 37 SKPD dan UKPD yang mengajukan usulan lelang ke ULP. Padahal, jumlah SKPD dan UKPD lebih dari 700.

Menurut Andi, masih rendahnya serapan anggaran ini juga disebabkan molornya pengesahan APBD. Sehingga jajarannya juga terlambat untuk memulai program-program yang telah diajukan. " Makanya kita harus full speed dan pertengahan Mei, sekitar tanggal 15-16, semua SKPD dan UKPD harus sudah mengusulkan lelang ke ULP ," ujar Andi.

Rendahnya penyerapan ini, sebelumnya telah dievaluasi oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Terlebih tahun ini target penyerapan anggaran masih sama dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 97 persen. Jokowi pun sempat geram lantaran SKPD-nya lantaran penyerapan APBD 2013 hanya 83 persen, alias jauh dari target semula.