Belum disahkannya APBD 2014 oleh DPRD DKI membuat Gubenur DKI Jakarta, Joko Widodo, geram dan mengajak bertarung anggota dewan. Terlebih, Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah diserahkan Pemprov DKI ke dewan sejak Oktober 2013 lalu.
 
"Sampai sekarang anggaran belum juga disahkan. Kalau sulit-sulit seperti ini ajak tarung saja," kata Jokowi, saat pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (3/1).

Ia meminta agar pihak legislatif segera mengesahkannya. Karena pengajuannya juga sudah diserahkan sejak jauh-jauh hari. "Jangan setengah-setengah, kerja itu kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kita sudah masukkan sejak awal Oktober. Sudah jauh-jauh hari kita siapkan," tegasnya.

Mantan Walikota Surakarta ini, mengkhawatirkan jika pengesahan terlambat maka akan mengganggu program kerja seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut juga berakibat pada tingginya sisa lebih pagu anggaran (Silpa). "Kalau dinamika seperti ini kita ngomong apa adanya. Nanti mulainya terlambat lagi," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi mengaku tidak ingin ada gesekan antara eksekutif dan legislatif. Karena keduanya merupakan mitra untuk menjalankan roda pemerintahan di ibu kota. "Kita ini kan mitra, tidak saling gesekan mestiya. Tapi jangan seperti tahun lalu realisasinya saja hanya 84,5 persen, Silpanya Rp 7 triliun kan gede sekali," ucapnya.

Sebelumnya, pengesahan APBD 2014 dijadwalkan akan disahkan pada 30 November. Kemudian mundur menjadi 17 Desember. Namun, mundur kembali, dan ditargetkan disahkan pada akhir Januari ini. Kalangan dewan mengaku keterlambatan pengesahan ini disebabkan meningkatnya nilai APBD yang cukup tinggi.