Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata global memerlukan dukungan ketersediaan air bersih yang mencukupi. Sebab, air bersih masih menjadi tantangan untuk terpenuhi dengan baik bagi warga maupun wisatawan.

Ketersediaan air bersih ini menjadi salah satu fokus dalam diskusi Ngobrolin Jakarta yang mengusung tema "Kepulauan Seribu Wisata Global" di Ruang Pola Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu, Iwan P Samosir mengatakan, dialog ini membahas berbagai upaya untuk mendorong kemajuan Kepulauan Seribu.

Menurutnya, topik yang dibahas meliputi pengembangan pariwisata bahari, peningkatan ekonomi biru, serta penyediaan air bersih yang masih menjadi tantangan utama di wilayah kepulauan.

"Kepulauan Seribu memiliki kekuatan besar, baik dari potensi bahari maupun ekonomi biru. Namun, semua itu harus memenuhi sejumlah prasyarat, mulai dari peningkatan wisata bahari, ketersediaan air bersih, hingga pengelolaan transportasi dan lingkungan," ujarnya, Jumat (10/10).

Iwan menjelaskan, berdasarkan data, kebutuhan air bersih bagi sekitar 30.000 jiwa penduduk Kepulauan Seribu mencapai 1,8 juta liter per hari. Namun, kapasitas produksi saat ini baru sekitar 1,45 juta liter per hari, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 350 ribu liter per hari.

Sumber air bersih di Kepulauan Seribu berasal dari dua sistem, yakni Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). Namun, produksi dari kedua sistem tersebut belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan warga.

"Produksi dari BWRO dan pengelolaan lokal belum optimal. Kendalanya antara lain pengelolaan aset, perawatan instalasi, hingga koordinasi lintas instansi," terangnya.

Ia berharap, melalui pertemuan ini, Kepulauan Seribu dapat menjadi etalase pariwisata bahari sekaligus role model pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk mewujudkan hal tersebut.

"Melalui dukungan semua pihak, kami ingin Kepulauan Seribu bukan hanya dikenal karena keindahan lautnya, tetapi juga karena tata kelola yang maju, ekonomi biru yang kuat, dan pelayanan publik yang merata," tegasnya.

Direktur Operasional PAM Jaya, Syahrul Hasan memaparkan, pihaknya terus berupaya memperluas layanan air bersih di Kepulauan Seribu. Saat ini PAM Jaya telah melayani sekitar 4.397 rumah pelanggan dengan kapasitas produksi mencapai 18,5 liter per detik.

"Pengelolaan air bersih di wilayah pulau memiliki tantangan tersendiri dibandingkan wilayah darat. Kondisi lingkungan laut menyebabkan peralatan cepat mengalami korosi, sementara beberapa komponen penting tidak tersedia di dalam negeri," bebernya.

Menurut Syahrul, untuk pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu digunakan alat khusus bernama high pressure pump yang hanya diproduksi di Denmark. Jika alat tersebut rusak, proses perbaikannya membutuhkan waktu lama karena harus melalui proses impor.

Selama ini, pembangunan infrastruktur air bersih di Kepulauan Seribu dilakukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), sehingga status aset berada di bawah pemerintah daerah.

"Hal ini sempat menjadi kendala bagi kami dalam melakukan investasi lanjutan. Alhamdulillah, dua bulan lalu aset tersebut sudah resmi diserahkan dari Dinas SDA kepada PAM Jaya," ucapnya.

Sementara itu, dari Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta yang juga tokoh di Kelurahan Pulau Panggang, Tobaristani menuturkan, perlunya kesiapan Kepulauan Seribu untuk menyongsong Jakarta sebagai Kota Global dan lima abad Jakarta.

"Mulai dari air bersih, sarana transportasi,  dan infrastrukrur pariwisata harus terus dimaksimalkan. Sehingga, warga juga semakin sejahtera dengan menggeliatnya sektor pariwisata di Kepulauan Seribu," kata Toba.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2023-2024 ini menambahkan, Kepulauan Seribu memiliki banyak potensi yang bisa digarap sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya berharap masukan dari diskusi ini bisa direalisasikan dan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi warga di Kepulauan Seribu," tandasnya.