Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta memberikan waktu tambahan satu bulan kepada empat panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sebelum dibawa ke tingkat Bapemperda.

Keempat pansus tersebut meliputi Pansus Penyelenggaraan Pendidikan, Pansus Utilitas, Pansus Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan Pansus Barang Milik Daerah (BMD). Sementara itu, Pansus Perparkiran tidak membahas Raperda, melainkan hanya memberikan rekomendasi kepada Bapemperda.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menjelaskan, sesuai ketentuan, masa kerja pansus maksimal satu tahun. Namun karena pembahasan tidak dimulai di awal tahun, pihaknya berkoordinasi dengan pimpinan dewan agar masa kerja pansus disepakati selama tiga bulan.

“Setelah tiga bulan, ternyata rata-rata pansus belum selesai membahas. Mereka kemudian meminta perpanjangan tiga bulan lagi, dan disetujui. Jadi total sudah enam bulan, tetapi baru satu pansus yang tuntas, yaitu Pansus Penyelenggaraan Pendidikan,” ujar Aziz, Minggu (5/10).

Ia menambahkan, tiga pansus lainnya kembali mengajukan perpanjangan waktu. Namun hasil rapat bersama pimpinan DPRD memutuskan bahwa perpanjangan hanya diberikan satu bulan lagi, dengan target seluruh Raperda sudah selesai pada November 2025.

“Hal ini karena Raperda yang sudah rampung perlu disinkronkan dengan Kementerian Dalam Negeri, yang juga membutuhkan waktu dan proses antrean. Kalau bisa masuk ke Kemendagri pada November, harapannya Desember sudah selesai,” jelasnya.

Aziz mengakui, progres pembahasan setiap pansus berbeda-beda tergantung pada sumber daya, ketersediaan data, kesiapan anggota, serta penjadwalan rapat.

“Pembentukan pansus ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa penyusunan Raperda tidak semudah yang diperkirakan. Tapi saya tetap optimistis seluruhnya bisa diselesaikan pada akhir bulan ini. Namun jika tidak memungkinkan, maka pembahasannya akan dibawa ke tahun berikutnya sebagai prioritas,” tandasnya.