Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri rapat koordinasi terbatas yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan ini membahas finalisasi paket kebijakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta segera mengimplementasikan beberapa paket kebijakan di ibu kota, terutama pada sektor perumahan dan sanitasi.

"Ada beberapa paket kebijakan yang akan diterapkan di Jakarta. Salah satunya adalah yang menyangkut perumahan dan yang kedua adalah sanitasi," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/9).

Untuk mengimplementasikan program-program tersebut, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Perumahan serta Kementerian Ekonomi Kreatif. Di sektor perumahan, Pemprov DKI akan menyediakan 23 ribu unit perumahan di berbagai wilayah di Jakarta.

Pembangunan perumahan tersebut juga akan bekerja sama dengan sejumlah kontraktor di Jakarta.

"Untuk program yang bersifat perumahan, ada 23 ribu perumahan yang ada di Jakarta yang kami akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perumahan," jelasnya.

Selain sektor perumahan, Pemprov DKI juga akan menjalankan program sanitasi lingkungan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI akan segera menjalankan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat karena akan memberikan dampak positif bagi Jakarta. Implementasi penyediaaan perumahan tersebut diperkirakan akan mampu menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja.

"Kebutuhan tenaga kerjanya hampir 100.000. Karena ini memang program untuk bisa menyerap tenaga kerja ketika ekonomi sedang dalam tekanan," tandasnya.