Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Menurutnya, pembangunan rusun tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus mengedepankan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Salah satu hal krusial adalah memastikan hunian ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Ghozi mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sekitar 38 ribu unit rusun melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta BUMD. Namun, jumlah itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tujuan utama pembangunan adalah memastikan masyarakat memiliki rumah yang layak huni, bukan sekadar punya tempat tinggal. Jangan sampai niat menata kawasan kumuh justru berakhir dengan membangun rusun yang kumuh,” ujarnya, Kamis (11/9) kemarin.

Ia menjelaskan, rusun yang ideal bagi Jakarta sebagai kota global harus terintegrasi dengan baik. Hal ini mencakup hunian yang ramah disabilitas, berbasis konsep ramah lingkungan, serta terhubung langsung dengan moda transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta.

Selain itu, Ghozi juga mendorong konsep hunian campuran (mixed use) yang menggabungkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kelompok menengah agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Ia juga mengingatkan dua hal penting lainnya dalam pembangunan hunian vertikal yakni kepastian hukum dan pemberdayaan ekonomi penghuni rusun.

“Banyak warga masih mempertanyakan kejelasan status unit yang ditempati, apakah bisa diwariskan atau beralih menjadi kepemilikan. Di sisi lain, warga juga perlu diberdayakan secara ekonomi, misalnya melalui festival UMKM atau koperasi perumahan,” terangnya.

Menurut Ghozi, transformasi hunian vertikal di Jakarta harus berpihak pada manusia.

“Rusun itu bukan sekadar bangunan, tetapi kehidupan manusia di dalamnya. Karena itu, pembangunan hunian vertikal harus benar-benar memberi manfaat bagi warga,” pungkasnya.