Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengapresiasi kinerja PAM Jaya yang dinilai paling pesat dalam dua tahun terakhir sejak tak lagi bermitra dengan operator swasta.

"Hasil pantauan dua tahun ini, PAM Jaya berjalan lebih cepat dibanding BUMD lain," ujar Baco, Jumat (19/9).

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil keputusan strategis Pemprov DKI dan DPRD yang memutus kontrak dengan dua operator swasta yang selama 25 tahun dinilai tidak mampu meningkatkan pelayanan.

"Air adalah hak dasar warga. Karena itu PAM Jaya harus bisa mandiri tanpa membebani APBD, sekaligus mengejar target pelayanan," tegasnya.

Baco menekankan, BUMD harus dikelola profesional agar tidak menjadi beban daerah, melainkan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"BUMD jangan jadi beban Pemda. Justru harus bisa memberi pemasukan dengan tetap menjaga integritas," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah PAM Jaya, seperti cakupan layanan yang baru 74 persen, sambungan yang belum merata, serta suplai air yang belum stabil di kawasan padat penduduk.

"Masih ada warga yang harus membeli air dari gerobak dengan harga tinggi. Ini ketidakadilan yang harus segera diatasi," ujar Baco.

Ia juga mendorong inovasi PAM Jaya, salah satunya sistem prabayar untuk mencegah tunggakan, serta rencana IPO dikaji secara matang dengan tetap menjaga kendali mayoritas di tangan pemerintah.

Baco pun mendukung target PAM Jaya menyediakan akses air bersih bagi seluruh warga pada 2029.

"Kalau kita mau ngejar target Jakarta jadi kota global, salah satu yang harus kita benahi bersama adalah urusan air, selain pendidikan," tandasnya.