Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga 31 Juli 2025 menunjukkan kinerja positif. Pendapatan daerah tercatat Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target, sementara belanja daerah baru terealisasi Rp30,95 triliun atau 37 persen dari anggaran.

Kondisi ini menghasilkan surplus APBD sebesar Rp14,67 triliun dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun, dari total APBD 2025 yang ditetapkan sebesar Rp91,34 triliun.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menyambut baik capaian tersebut.

“Realisasi pendapatan 56 persen di triwulan ketiga ini sudah cukup positif, apalagi masih ada empat bulan untuk mengejar target pendapatan tahun 2025,” ujarnya, Kamis (28/8).

Ia menekankan, rendahnya penyerapan belanja daerah yang baru mencapai 37 persen akan dioptimalkan penyerapan anggarannya menjelang akhir tahun.

“Mudah-mudahan peningkatan belanja nanti tidak mengurangi kualitas proyek yang dilaksanakan,” tambahnya.

Wahyu juga mengapresiasi tren positif indikator ekonomi dan sosial di Jakarta. Ia berharap, tren tersebut terus terjaga seiring peningkatan serapan anggaran pemerintah daerah.

“Ke depan, kita ingin peran APBD semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat program perlindungan sosial. Itu bisa dicapai dengan evaluasi dan perencanaan anggaran yang lebih tajam dan matang,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Al Fatih menilai, capaian positif laporan keuangan Pemprov DKI menjadi kabar baik bagi masyarakat.

Ia menilai, capaian anggaran anggaran tersebut dapat dirasakan warga kecil, pedagang UMKM, pekerja yang butuh lapangan kerja, hingga anak-anak muda yang mulai merintis usaha.

“Kalau Pemprov konsisten hadir dengan program nyata, Insya Allah pertumbuhan ekonomi Jakarta bisa dirasakan lebih merata dan adil,” tandasnya.