Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur, Rano Karno menyampaikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 Juli 2025 yang telah berjalan baik di Jakarta.

Pramono mengatakan, realisasi pendapatan daerah telah menunjukkan kinerja positif yang mencapai Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target.

Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen anggaran. Sehingga surplus APBD sebesar Rp14,67 triliun dan SiLPA Rp18,56 triliun. Total APBD DKI Jakarta 2025 sendiri tercatat sebesar Rp91,34 triliun.

Pramono berharap capaian positif ini dapat terjaga hingga akhir tahun 2025.

"Maka dengan demikian, mudah-mudahan momentum dari bulan Juli sampai dengan Desember tidak banyak mengalami perubahan, semuanya sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan kita bersama," ujar Pramono, dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).

Selain itu, Pramono juga memaparkan berbagai indikator ekonomi dan sosial yang menunjukkan kondisi Jakarta yang kondusif. Ekonomi Jakarta mengalami pertumbuhan hingga 5,18 persen yang lebih tinggi dari nasional yakni 5,12 persen. Sedangkan inflasi terkendali di 2,25 persen.

"Dengan demikian, karena Jakarta mempunyai konstribusi 16,61 persen dari GDP, ini juga memberikan konstribusi yang baik bagi pemerintah secara nasional," kata dia.

Tingkat pengangguran Jakarta tercatat 6,18 persen dan mengalami penurunan dari years to years. Pemprov DKI membuka lapangan pekerjaan dengan mengadakan bursa kerja dan pelatihan melalui Mobile Training Unit.

Pramono juga menyampaikan pertumbuhan investasi di Jakarta cukup baik yang mencapai Rp 140,8 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa Jakarta secara keseluruhan berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal juga akan berdampak pada kondisi ekonomi di Jakarta. Pramono pun menyoroti gini ratio atau disparitas kaya miskin yang menjadi permasalahan utama di Jakarta hingga saat ini.

Untuk mengatasinya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan program perlindungan sosial. Di antaranya yakni Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Program Pangan Bersubsidi.

Program-program tersebut menjadi bantalan utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan tetap menjaga ini dan mudah-mudahan apa yang menjadi landasan bantalannya bisa kita perkuat," ucap Pramono.

Pemprov DKI juga berencana memperkuat program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dengan memperluas cakupannya untuk mahasiswa S2 dan S3.

"Bahkan saya berpikir kalau disetujui, maka mungkin sudah waktunya kita memikirkan apakah 100 atau 200 mahasiswa pilihan Jakarta yang kita beri LPDP tapi bersumber dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul," ujar dia.

Nantinya, kata Pramono, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu harus kembali dan memberikan kontribusinya untuk Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka diri untuk berbagai event nasional di Jakarta, termasuk acara pekan olahraga siswa dan pekan olahraga pelajar. Sehingga juga memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Konferensi pers ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban publik atas penggunaan APBD.

"Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pajak, dividen dan macam-macam yang diterima oleh pemerintah DKI, nanti akan kami laporkan secara terbuka," ujar Pramono.

Selain Gubernur dan Wagub, acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Dinas, serta dihadiri pimpinan DPRD DKI, perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan BPS.