Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendorong Jakarta menjadi kota sinema. Hal ini kembali mengemuka saat acara talkshow Jakarta Future Festival 2025 bertajuk "Collaborate to Elevate" di Teater Besar Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta ini mengusung tema talkshow "Mengembangkan Jakarta Kota Sinema".

Bertindak sebagai narasumber dalam talkshow ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Director of Global Affairs Netflix Southeast Asia, Rubben Hattari; Festival Director Jakarta Film Week, Rina Damayanti; dan Produser Film Qodrat 2 sekaligus Co Founder Magma Entertainment, Linda Gozali.

Rano mengatakan, untuk mewujudkan menjadi kota sinema, maka Jakarta harus memiliki ikon. Untuk itu, kegiatan hari ini juga menjadi bagian bagian dari perjalanan panjang untuk membentuk satu komisi yang disebut Jakarta Film Commission.

"Hampir semua kota di dunia ini mempunyai film commission, seperti di Busan, Hongkong, dan Tokyo," ujarnya, Minggu (15/6).

Rano menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan dengan beberapa penyelenggara festival, Jakarta harus mempunyai satu lembaga atau satu komisi untuk menjadi ruh dari pembangunan industri film.

Menariknya, imbuh Rano, Indonesia juga telah dikunjungi oleh The Motion Picture Association yang merupakan asosiasi perdagangan Amerika Serikat. Asosiasi itu mewakili lima studio film utama di Amerika Serikat dan layanan streaming video Netflix.

"Mereka bukan organisasi biasa namun pernah jadi penyelenggara Piala Oscar. Mereka juga siap membantu Jakarta membentuk film commission," ungkapnya.

Ia menuturkan, Jakarta Film Commision harus menjadi lembaga tersendiri namun bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Lembaga tersebut harus dikelola oleh kalangan profesional.

"Pembentukan Jakarta Film Commision sebagai lembaga one stop service. Fungsinya mencakup fasilitas perizinan, database lokasi syuting, penghubung dengan talenta lokal dan promotor utama Jakarta sebagai sebagai destinasi produksi film," tegasnya.

Menurutnya, salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait produksi film juga menjadi salah satu prioritas utama di antara pembangunan infrastruktur dan lainnya.

"Tentunya setiap rencana pastinya memerlukan masukan dari masyarakat.  Seperti halnya dalam pembahasan Musrenbang, Bapeda akan menyusunnya," bebernya.

Ia menambahkan, bibit cikal bakal Jakarta sebagai kota sinema sebenarnya sudah lama ada. Hal ini dapat terlihat dari keberpihakan kota Jakarta terhadap perfilman di era Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo . 

"Ada Pergub 115 Tahun 2012  tentang

Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan untuk Produksi Film Nasional. Ini hanya ada di Jakarta," tandasnya.