Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat berencana melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kinerja pelayanan 12 kelurahan.

Menurut  Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdany, monitoring dan evaluasi ini akan jadi barometer penilaian lurah dan jajarannya terkait pelayanan publik.  

"Monitoring dan evaluasi ini menjadi salah satu barometer penilaian lurah dan jajarannya terkait pelayanan publik," ujar Denny Ramdany, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor)  Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik, Administrasi Kepegawaian serta Kinerja Pemerintah Tahun 2025, Rabu (30/4).  

Ia memaparkan, tim penilai akan turun ke lapangan melakukan evaluasi pelayanan publik di Kelurahan Kebon Kosong, Kartini, Rawasari, Galur, Paseban, Karang Anyar, Harapan Mulya, Bungur, Gelora, Kebon Kacang, Bendungan Hilir dan Kelurahan Duri Pulo.

"Kegiatan akan dimulai  20 Mei hingga 5 Agustus mendatang," ungkapnya.

Dijelaskan, tim pemantau dan evaluasi akan melakukan observasi di ruang pelayanan PTSP, Dukcapil dan studi dokumentasi pendukung pelayanan publik di  kelurahan, sesuai indikator yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 5 Tahun 2023 perihal pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri

"Indikator yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi yakni kebijakan layanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, sarana konsultasi dan acuan serta inovasi yang dilakukan 12 lurah dan jajaran," pungkasnya.