Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI tengah mengusut kasus dugaan penyelewengan anggaran gaji pekerja harian lepas (PHL) yang belakangan diketahui terjadi di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

" Saya sudah panggil koordinator lapangan (korlap) dan orang-orang yang terkait dengan kejadian itu ," kata Ratna Dyah Kurniati, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Kamis (20/8).

Dikatakan Ratna, selain korlap‎ selaku perekrut calon PHL, pemanggilan juga dilakukan terhadap kepala seksi (Kasie) pertamanan di kecamatan, kepala suku dinas (Kasudin) pertamanan hingga kepala bidang yang ada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

‎"Saya panggil semua orang-orang yang bertugas merekrut calon PHL, termasuk kasie, kasudin dan kabid. Semua saya usut," tegasnya.

Mantan Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusat ini juga menyampaikan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya sudah laporkan ke Pak Gubernur. Nanti apabila terbukti siapa bermain, akan kita tindak," tegasnya lagi.

Ratna juga mengaku telah mengetahui modus penyelewengan gaji PHL Dinas Pertamanan dan Pemakaman di Kecamatan Ciracas. Di mana, ada oknum pegawai dinas yang mengumpulkan calon PHL dan membuatkan buku tabungan Bank DKI untuk pembayaran gaji mereka.

"PHL yang direkrut dan dibuatkan buku tabungan itu tidak pernah dipekerjakan tapi didaftarkan di dinas dan tetap menerima gaji setiap bulan," ujarnya.

Menurut Ratna, kasus penyelewengan gaji PHL ini terjadi sejak Januari, Februari hingga Maret 2015, namun baru terungkap sekarang. Selama kurun waktu itu, dirinya belum menjabat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

"Itu kejadiannya pada saat saya belum menjabat kepala dinas. Mungkin terciumnya baru sekarang. Walau begitu, saya akan usut tuntas kasus ini," jelasnya.

‎Sesuai permintaan Gubernur, Ratna mengaku akan membenahi manajemen di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang sebelumnya dinilai buruk. Salah satunya menindak tegas para pegawai yang masih bermain anggaran dan berkinerja buruk.

‎"Justru saya masuk ke dinas untuk melakukan pembenahan. Seperti yang dibilang Pak Ahok, manajemen dinas kami kan buruk. Ini mau saya beresin yang tidak benar, berikan sanksi keras," tandasnya.