Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaan pembangunan.

Upaya yang dilakukan yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan dan sosial sebesar Rp 18,08 triliun atau sekitar 26,1 persen total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp 69,28 triliun.

Khusus anggaran belanja bidang pendidikan, Pemprov DKI mengalokasikan dana sebesar Rp 11,56 triliun, dana bidang sosial sebesar Rp 627,154 miliar serta bidang kesehatan mendapat anggaran belanja sebesar Rp 6,90 triliun.

“Kami telah melaksanakan dua kebijakan dalam rangka strategi makro penanggulangan kemiskinan yakni mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin agar tidak jatuh,” kata Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Yurianto dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan DKI, di Balaikota, Kamis (6/8).

Dari dua kebijakan tersebut, kata Yurianto, pihaknya telah menguraikan menjadi empat kebijakan klaster yakni klaster bantuan sosial berbasis keluarga seperti KJP, KB Gratis, KJS, rehab makam gratis, dan warga bina sosial.

"Klaster kedua yakni penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan seperti kursus untuk warga miskin, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan," ujarnya.

Klaster ketiga, lanjut Yurianto, yakni penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Dan klaster pendukung seperti pembangunan rumah susun dan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)," tuturnya.

Yurianto mengungkapkan, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi antara 3,4 hingga 3,5 persen.

"Penurunan tingkat kemiskinan itu di antaranya melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan, PPMK, KJP, dan lurah sebagai urban manager,” ungkapnya.