Agar kebijakan serta program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan tepat dalam penanggulangan kemiskinan, seluruh lurah diminta untuk mendata warga miskin di wilayahnya masing-masing.

“Lurah sebagai urban manager yang bersentuhan langsung mengetahui persis kondisi warga miskin di wilayahnya. Mereka yang paling tahu mobilitas orang miskin di sana sehingga lurah memiliki peranan penting untuk mendata, menginventarisir dan memonitoring untuk mencari sumber utama mengapa mereka miskin,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (6/8).

Dikatakan Djarot, ada dua penyebab utama orang menjadi miskin. Pertama, tidak memiliki sumber daya. "Misalnya, tidak punya keterampilan, modal dan pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan tetap," ujarnya

Kedua, disebabkan ada hubungan sosial yang tidak adil. Artinya, warga mempunyai pekerjaan dan usaha tetapi diperas oleh orang yang lebih kuat. Contohnya, mereka harus membayar hutang kepada rentenir.

“Dua penyebab ini saya yakin ada di Jakarta. Karena itu, kita harus menemukan sumber kemiskinanannya apa? Kalau sudah ketemu, baru kita menajamkan proyek penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran,” tuturnya.

Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencapai mencapai 3,53 persen.

Djarot mengungkapkan, sebanyak 286.000 rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 1 juta jiwa di Jakarta yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.

" Dengan mendata RTS, kita bisa mengetahui apakah mereka miskin karena pengangguran, upah yang sangat rendah dan tidak bisa bekerja karena tidak punya keterampilan atau sakit . Ini sebagai tolak ukur kami untuk merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan sumber penyebab kemiskinan," tandasnya.