Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera mengajukan lelang melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP) DKI Jakarta yang baru dibentuk beberapa waktu lalu. SKPD diberi tenggat waktu hingga 16 Mei untuk mengajukan lelang agar semua kegiatan bisa dimulai lebih awal.

"ULP sudah dibentuk, segera laksanakan lelang. Saat ini, dari 750 SKPD dan UKPD baru 39 unit yang mendaftar," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (10/4).

Untuk itu, Jokowi pun memberikan waktu kepada jajaran SKPD dan UKPD untuk mendaftarkan lelang selambat-lambatnya hingga 16 Mei 2014. Terlebih, APBD tahun ini sudah cair sejak Maret. "Ini untuk mempercepat pelaksanaan lelang. Pengajuan lelang ke ULP ditutup paling lambat 16 Mei," kata Jokowi.

Jokowi juga mencatat, hingga saat ini baru 9 persen atau sebanyak 67 SKPD dan UKPD yang menginformasikan rencana umum pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dianggap sangat terlambat sehingga pihaknya meminta semuanya SKPD maupun UKPD segera melaporkan agar semua kegiatan bisa berjalan secepatnya.

Selain itu, untuk usulan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui e-catalog juga diminta untuk dipercepat. Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran 2014 bisa lebih dimaksimalkan. Jajaran SKPD juga diwajibkan untuk menginventarisir kegiatan yang diajukan dalam APBD 2014. Sehingga jika ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, bisa langsung diganti dalam APBD Perubahan.

"Inventarisir semua kegiatan yang tidak bisa dilakukan untuk diubah dan diajukan di perubhan APBD. Dicatat agar di APBD perubahan bisa dilakukan dan bukan menjadi Silpa," kata Jokowi.

Sementara itu, agar Si lpa APBD 2014 bisa terserap maksimal seluruh asisten diharapkan dapat mengevaluasi penggunaan APBD 2013. Pihaknya juga meminta semua kegiatan harus dimonitor sehingga tidak ada yang lolos dari pengawasan. "Kalau ada masalah disampaikan ke gubernur dan wagub. Selalu koordinasi dan minta masukan," tandasnya.