Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menampik jika tertundanya pengesahan APBD 2014 disebabkan banjir yang melanda kota Jakarta. Terlebih, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) telah diserahkan kepada DPRD DKI sejak Oktober lalu.

"Ini (APBD 2014) kan juga sudah dimasukan sejak Oktober lalu. Apa Oktober sudah banjir? November dan Desember sudah bajir belum? Belum kan?" ujar Jokowi, di Balaikota, Kamis (16/1).

Mantan Walikota Surakarta ini pun menilai, molornya pengesahan APBD 2014 karena dinamika politik. Semula, dirinya berharap agar pengesahan APBD tidak sampai melebihi pergantian tahun. Namun sekarang dirinya pasrah jika pengesahan APBD terus saja tertunda. "Biasalah ini dinamika politik di dewan. Tapi awalnya jangan sampai melompat ke 2014. Tapi sudah melompat ya sudah. Karena hak budgeting bukan ada di sini tapi ada di dewan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku tidak tahu mengapa APBD DKI 2014 tak kujung disahkan DPRD DKI. Bahkan hingga kini dirinya pun belum menerima undangan rapat paripurna tentang pengesahan APBD. Padahal pengesahan sudah mundur beberapa kali. "Belum dapat undangan saya, tapi biasanya sudah disiapkan," ucapnya.

Sedianya pengesahan APBD 2014 dijadwalkan akan disahkan pada 15 Januari. Namun hal tersebut kembli urung dilaksanakan. Kalangan dewan beralasan, molornya pengesahan APBD lantaran banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Sehingga kalangan Dewan menilai Jokowi sibuk harus mengurusi banjir di Jakarta.  

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan, setelah melakukan rapat antara eksekutif dan legislatif, pengesahan APBD 2014 dipastikan tidak bisa dilakukan pekan ini. "Pekan depan kemungkinan (disahkan), tapi penambahan Silpanya tidak sampai Rp 2,5 triliun," tandasnya.