Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama selama dua jam di Balaikota, untuk membahas temuan adanya penyimpangan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami bertemu dengan Pak Wagub, menyampaikan temuan soal KJP, bahwa penerima KJP tidak tepat sasaran sebesar 16,4 persen," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di di Balaikota, Kamis (10/4).

Febri mengatakan, Pemprov DKI merespons baik hasil temuan ICW. Menurutnya. Basuki berjanji untuk memperbaiki validitas sistem dan data KJP agar lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Pemprov DKI, lanjut Febri, juga harus menginvestigasi rekening para siswa penerima KJP. "Kami menemukan sasarannya baru mencapai 70 persen dari kebutuhan miskin," tuturnya.

Ia menambahkan, ICW juga mengusulkan agar Pemprov DKI menambah anggaran dana KJP. Atas usulan ini, Basuki mengaku setuju menaikan dana KJP hingga Rp 3 triliun. "Kami pikir itu bagus, tapi harus disetujui dulu oleh DPRD," tambahnya.

Program KJP ditujukan pada siswa kurang mampu di Jakarta berupa bantuan uang per bulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti seragam sekolah, sepatu, buku, alat tulis, transportasi, ekstrakurikuler dan tambahan gizi.