Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui adanya temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait penyimpangan dana  program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pun diintruksikan untuk mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ICW dalam pengawasan program KJP.

"Memang ada masalah, makanya kita tadi rapat dengan Disdik DKI. Kita sudah membuka di website, tapi persoalannya di lapangan, mereka nggak mau tempel di sekolah. Bukan hanya itu saja. Kadisdik DKI sudah diintruksikan menjalin kerja sama dengan KPK dan ICW untuk duduk bersama mengawasi program KJP," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (1/4).

Mantan Bupati Belitung Timur juga mensinyalir, adanya indikasi permainan antara oknum pegawai Disdik DKI dengan sekolah terkait program KJP. Untuk itu, sejumlah data ICW akan dijadikan bahan evaluasi bagi Pemprov DKI untuk pelaksanaan program KJP di masa mendatang.

"Pasti ada oknum yang main, dia ngambil, pasti terjadi. Kalau salah sasaran biar komite sekolah yang ngomong. Orang mesti laporin. Jangan kamu nggak dapat, baru ribut. kita laporan terus kok. Nanti kita terus evaluasi," ungkapnya.

Ditambahkan Basuki, pihaknya juga telah menerima laporan dari Bank Dunia terkait program KJP. "Untuk yang SMA itu kurang angka KJP-nya. Makanya mau kita naikkan. Kurang dari setengah. Kalau tidak kita naikkan, gimana cara orang yang tidak mampu itu nombokin setengahnya," tuturnya.

Sekadar diketahui, ICW melansir hasil risetnya dimana ditemukan potongan sebesar Rp 50.000-100.000 pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran, bahkan 31,7 persen lainnya tak jelas keberadaannya. Kemudian, adanya dugaan tiga parpol turut bermain dalam program KJP tersebut.