Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menyerahkan persoalan kesejahteraan guru swasta kepada sekolah bersangkutan. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta siap untuk membeli sekolah swasta jika sekolah tersebut tidak mampu dan mengubahnya menjadi sekolah negeri.

Basuki mengatakan, pihaknya saat ini justru akan menambah jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Basuki menilai saat ini jumlah KJP untuk siswa di DKI Jakarta masih terlalu sedikit. Hal itu diungkapkan Basuki ketika menanggapi aspirasi dari Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Diding Zainuddin saat pengukuhan pengurus baru di Balaikota, Kamis (20/3).   

Dikatakan Basuki, pihaknya lebih memilih konsep berbeda, yaitu mengusulkan KJP bagi murid sekolah swasta. "Kita mau usulkan KJP di anggaran perubahan nanti ditambah menjadi Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun agar bisa menjangkau seluruh siswa di di sekolah swasta," kata Basuki di Balaikota, Kamis (20/3).

Menurut Basuki, jumlah KJP saat ini masih terlalu sedikit bagi siswa dari tingkat SD hingga SLTA di ibu kota. "Itu terlalu murah, khususnya untuk tingkat SMP dan SMA, kalau SD masih tidak masalah. Jadi lebih baik kita naikkan," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, Pemprov DKI saat ini menyerahkan masalah peningkatan kesejahteraan guru swasta kepada pihak sekolah. "Dana kesejahteraan diperoleh dari siswa. Kita kasih bantuan ke siswa karena target Pemprov DKI agar semua orang dapat mengenyam pendidikan," ujarnya.

Ditambahkan Basuki, Pemprov DKI juga siap membeli sekolah swasta yang tidak mampu untuk diubah menjadi sekolah negeri. "Mekanismenya masih digodok di Dinas Pendidikan DKI, nanti guru - guru akan ditampung," tandasnya.