Revisi Perda Tibum untuk Sanksi Keras Pembuang Sampah

Senin, 13 Juli 2015 Reporter: Andry Editor: Lopi Kasim 3467

Terapkan Sanksi Lebih Keras ke Pembuang Sampah, DKI Revisi Perda Tibum

(Foto: Ilustrasi)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuat formulasi khusus untuk memberikan sanksi lebih keras kepada warga yang masih nekat membuang sampah sembarangan.

‎‎Makanya Perdanya direvisi untuk memberikan sanksi lebih keras. Walau nantinya akan terjadi perdebatan yang luar biasa


Formulasi tersebut rencananya akan dibuat dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang selama ini dipakai sebagai payung hukum sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, ‎OTT pembuang sampah yang telah dilakukan para lurah, camat dan walikota masih dilematis karena terkendala dengan anggaran sidang tipiring.

‎"Ini dilema, tolong segera dicarikan solusi. Kalau kita sidang Tipiring itu anggarannya pakai dari mana. Ada nggak cost untuk ini. Maksud saya ini dianggarkan saja, kira-kira dilarikan ke mana," katanya dalam rapat pimpinan (Rapim) di Ruang Rapim, Balaikota, Senin (13/7).

Menurut Saefullah, anggaran sidang tipiring yang melibatkan hakim dan jaksa pengadilan selama ini membutuhkan anggaran untuk keperluan sewa tenda dan pembayaran honor penegak hukum. Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu membuat pos anggaran khusus untuk menunjang kegiatan tersebut.

"Kita mau bantu walikota terhadap beban biaya sidang seperti ini. Apakah bisa dibayar dengan benar sesuai kegiatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selama ini kan belum jelas," tuturnya.

Mantan Walikota Jakarta Pusat ini juga meminta Biro Hukum dan Dinas Kebersihan DKI membuat formulasi khusus untuk memudahkan mekanisme penerapan sanksi dalam sidang tipiring. Salah satunya dengan merevisi Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

Saefullah menyampaikan, selain mekanismenya cukup rumit, penerapan sanksi denda pada sidang tipiring selama ini kurang memberikan efek jera terhadap pelanggarnya. Atas dasar itu, perlu dibuat aturan lebih tegas untuk mengoptimalkan penerapan aturan tersebut.

‎"‎‎Makanya Perdanya direvisi untuk memberikan sanksi lebih keras. Walau nantinya akan terjadi perdebatan yang luar biasa. Kita mau di aturan dibahas sampai detailnya, supaya pembuang sampah betul-betul kapok," tandasnya.

BERITA TERKAIT
 OTT Pembuang Sampah akan Digelar Secara Periodik

OTT Pembuang Sampah akan Digelar Secara Periodik

Senin, 13 Juli 2015 4257

 Buang Sampah Sembarangan Di Jakut Denda Rp 101ribu

Buang Sampah Sembarangan, 120 Warga Didenda

Selasa, 10 Maret 2015 4362

Buang Sampah Sembarangan, 114 KTP Warga Ditahan

Buang Sampah Sembarangan, 114 KTP Warga Ditahan

Senin, 09 Maret 2015 4947

 OTT Jakut Akan Awasi Ketat 40 Lokasi

40 Titik Lokasi Pembuangan Sampah Liar Diawasi

Jumat, 06 Maret 2015 5833

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 1000

Pasar Kreatif Natal 2025 yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat

Pemprov DKI Gelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Lapangan Banteng

Sabtu, 20 Desember 2025 732

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 1009

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1768

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1220

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks