Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menilai, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah bergerak cepat bergerak koordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder guna mengatasi berbagai persoalan di Jakarta.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini sangat penting dilakukan. Sehingga, tidak heran Heru banyak bertemu dengan pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) lain.

"Pak Heru sudah menjalankan fungsi koordinasi secara optimal. Dari setiap pertemuan ini tentu ada substansi yang dibahas, ada kebaruan atau solusi dari permasalahan. Jadi memang wajar beliau mondar-mandir karena ada tujuan memastikan program pembangunan di Jakarta berjalan baik," ujarnya, Kamis (16/4).

Tigor menjelaskan, dari koordinasi yang baik ini, ada persoalan-persoalan krusial yang akan bisa ditangani bersama antara pemerintah pusat dan daerah seperti, terkait banjir dan macet.

"Untuk penanganan banjir, melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR, proyek Sodetan Ciliwung menunjukkan progres menggembirakan. Bahkan, Presiden RI, Pak Jokowi didampingi Pak Heru beberapa kali ikut mengecek langsung progresnya. Normalisasi juga kembali berjalan," terangnya.

Terkait macet, lanjut Tigor, Heru juga sudah menemui langsung, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN, Erick Thohir agar pembangunan dan integrasi moda transportasi betul-betul bisa terealisasi.

Ada proyek besar pembangunan moda transportasi massal yang akan direalisasikan yakni, Lintas Raya Terpadu (LRT) rute Fase 1B (Velodrome-Mangga rai) yang akan segera dimulai dan ditarget rampung akhir 2024.

Kemudian, Moda Raya Terpadu (MRT) Timur-Barat rute Cikarang-Jakarta-Balaraja dengan Phase 1-Stage 1 yakni, Tomang-Medan Satria yang akan dimulai tahun 2024.

"Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan apik antara para pemangku kepentingan. Dalam masa kepemimpinan Pak Heru, sinergisitas pusat dan daerah begitu baik. Saya kira masyarakat perlu tahu dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pak Heru," ungkapnya.

Pengamat Perkotaan ini menambahkan, Heru juga merupakan pemimpin yang visioner karena sudah secara cepat melakukan pemetaan dan menyiapkan langkah-langkah diperlukan terkait Jakarta setelah tidak berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

"Beliau sudah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto untuk membahas pemanfaatan aset-aset pemerintah pusat nantinya," bebernya.

Ia mengungkapkan, di sisi internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Heru juga rajin melakukan turun ke bawah (turba). Ini penting dilakukan untuk mengecek langsung implementasi dari arahan yang diberikan.

"Mulai dari layanan di tingkat kelurahan sampai wali kota, puskesmas hingga rumah sakit, Pak Heru cek langsung, beraudiensi juga dengan warga. Sebagai pemimpin, beliau sudah mengambil peran dengan baik," tandasnya.