Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penindakan tegas oknum yang terlibat parkir liar di Jakarta.

Tigor mengatakan, penindakan tegas diperlukan agar dapat memberikan efek jera dan menyelesaikan masalah parkir liar secara komprehensif.

"Jangan sampai parkir liar ini seolah-olah menjadi masalah yang tak kunjung bisa diselesaikan," ujarnya, Selasa (6/12).

Menurutnya, selain sanksi tegas, pemberian punishment terhadap oknum terlibat parkir harus dipublikasikan. Sehingga, mereka yang akan terlibat dalam praktik parkir liar akan berpikir panjang.

"Saya kira ini penting. Jadi masyarakat juga bisa tahu oknum t ersebut mendapatkan sanksi apa?," ungkapnya.

Tigor menjelaskan, personel Dinas Perhubungan harus bisa dioptimalkan untuk mencegah adanya parkir liar melalui penjagaan yang optimal di kawasan-kawasan rawan.

"Saat ini kan ada Satpel Perhubungan di tiap kecamatan. Mereka juga bisa bersinergi dengan unsur Polri/TNI setempat. Terlebih, Pak Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI Jakarta sudah membangun dan mencontohkan sinergisitas itu sejak awal menjabat," terangnya.

Tigor menuturkan, payung hukum terkait dengan aturan berkendara atau parkir harus bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai acuan ada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian, ada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, serta Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.

"Saya sangat mendukung Pak Pj Gubernur untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Saya berharap seluruh jajaran Dishub betul-betul menempatkan ini sebagai skala prioritas," bebernya.

Ia menambahkan, terkait kebijakan parkir on street di sejumlah ruas jalan tertentu hal ini juga perlu dievaluasi lebih lanjut.

"Saya mengusulkan Pemprov DKI dapat membentuk tim independen untuk membuat kajian dan rekomendasi secara detail," ucapnya.

Pengelolaan parkir yang optimal, lanjut Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) ini, sangat potensial menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Parkir ini perputaran uangnya sangat besar. Saya sudah melakukan kajian sejak tahun 2007. Besar harapan saya dari uang parkir ini bisa untuk insentif pengguna transportasi umum, naik bus Transjakarta gratis misalnya," tandasnya.