Dewan Pengupahan Selesaikan Survei KHL di 15 Pasar Tradisional

Selasa, 01 Oktober 2019 Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing Editor: Toni Riyanto 2630

Dewan Pengupahan Selesaikan Survei KHL DKI di 15 Pasar Tradisional

(Foto: Aldi Geri Lumban Tobing)

Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja atau buruh, serta pengusaha telah menyelesaikan serangkaian survei kebutuhan hidup layak (KHL) di 15 pasar tradisional yang tersebar di lima wilayah kota.

Itu akan menjadi menjadi salah satu tahapan dalam pemberian rekomendasi Dewan Pengupahan ke Gubernur mengenai penetapan UMP tahun 2020

Survei dilaksanakan pada bulan Agustus, September, dan Oktober 2019 dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang mewakili pemerintah, serikat pekerja/buruh, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai representasi dari kalangan pengusaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, survei KHL dilakukan sebagai pembanding terhadap formula penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Survei ini merupakan rangkaian penetapan UMP DKI Jakarta. Meski sudah ada rumusnya yaitu, UMP tahun berjalan ditambah Pertumbuhan Domestik Bruto atau PDB dan laju inflasi, kami tetap melakukan survei KHL sebagai pembanding," ujarnya, saat melakukan survei KHL di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Andri menjelaskan, setelah survei dilakukan, Dewan Pengupahan akan melakukan pembahasan dan penginputan hasil survei bersama dengan unsur-unsur terkait.

"Jadi, untuk mengolah hasil survei ini harus dilakukan bersama-sama pada 9 Oktober untuk kemudian ditetapkan nilai KHL Provinsi Jakarta tahun 2019," terangnya.

Setelah itu, sambung Andri, pihaknya akan menggelar sidang penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2020 bersama perwakilan buruh, pengusaha, akademisi, dan peneliti yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.

"Itu akan menjadi menjadi salah satu tahapan dalam pemberian rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Pak Gubernur mengenai penetapan UMP," ungkapnya.

Ia berharap, melalui adanya pembanding tersebut, penetapan UMP tahun 2020 dapat diterima oleh semua pihak, khususnya pekerja dan pengusaha.

"Tentunya, sebagai pemerintah kita menginginkan agar pekerja semakin sejahtera dan dunia usaha juga terus berkembang," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Disnakertrans Sosialisasikan PPKD Saat Ada Bursa Kerja

Disnakertrans Sosialisasikan PPKD di Bursa Kerja

Rabu, 25 September 2019 2936

Anies Bahas Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Anies Bahas Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Kamis, 25 Oktober 2018 4250

Tetap Deadlock, Basuki Akan Tetapkan UMP 2017 Sesuai PP

DKI Pastikan Penetapan UMP 1 November

Jumat, 21 Oktober 2016 8188

Dinas Nakertrans Distribusikan 1.082 Kartu Pekerja Sejak Januari

4.152 Kartu Pekerja Telah Didistribusikan

Senin, 25 Februari 2019 2942

BERITA POPULER
Wagub lepas pemeriksa hewan kurban rezap

Plt Gubernur Lepas 744 Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban

Selasa, 26 Mei 2026 1053

IMG 20260521 WA0001

Sudin LH Jaksel Buat 345 Lubang Biopori Jumbo dan 40 Teba Modern

Kamis, 21 Mei 2026 2154

Ketua Komisi E DPRD M Subki fakhri 1

Komisi E Tekankan Pengawasan dan Evaluasi Program SSG

Senin, 25 Mei 2026 1056

Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya Irwan Nusyirwan ist

Dharma Jaya Dukung Kelancaran Kurban PWNU DKI

Rabu, 27 Mei 2026 625

Pramono Raperda Kawasan

Pramono Dorong Target Net Zero Emission

Jumat, 22 Mei 2026 1521

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks