Upaya Pemprov DKI memberdayakan keberadaan perajin tahu tempe di Jalan HM Asenie RW 11, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dengan membuatkan gedung pelatihan senilai Rp 28 miliar di kawasan tersebut masih terkendala. Sebab, Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) yang membawahi perajin menolak lahannya dibeli untuk pembangunan gedung tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Haris Pindratno mengatakan, pihaknya siap membantu Primkopti dalam pembangunan gedung pelatihan. Namun, lahan yang akan dibangun harus dijual terlebih dulu ke Pemprov DKI. Barulah kemudian Pemprov DKI membangun gedung empat lantai untuk pelatihan perajin setempat.

Karena itu, Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta, selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus berkonsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Hukum DKI Jakarta untuk membahas masalah tersebut.

"Sampai sekarang kami masih konsultasikan ini kepada BPKD karena menggunakan APBD dan dikonsultasikan juga ke Biro Hukum, agar nantinya jelas tidak ada masalah," ujarnya, Rabu (22/10).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Primkopti untuk bersedia menjual tanah yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan gedung pelatihan tersebut kepada Pemprov DKI. Sehingga status kepemilikan gedung pelatihan itu jelas dan menjadi aset Pemprov DKI.

" Masalah kami di sana (status lahan). Kami berharap agar pihak Primkopti bersedia untuk menjual tanah tersebut kepada kami ," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Primkopti, Suharto mengaku, pihaknya tidak bersedia menjual tanah tersebut lantaran tanah seluas 3.400 meter persegi tersebut merupakan aset Primkopti. Menurutnya, saat pertemuan dengan Gubernur DKI, Juni lalu justru tidak mempermasalahkan soal tanah tersebut.

"Waktu pertemuan kemarin Pak Ahok, tidak dipermasalahkan soal tanah tersebut kok," jelasnya.