Puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bertugas membersihkan kawasan Monas, Jakarta Pusat, mengeluh karena hingga saat ini belum menerima gaji dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, jumlah data PHL saat ini masih banyak yang dimanipulasi.

Alhasil, banyak oknum yang tidak bekerja sebagai PHL, tapi menuntut pembayaran gaji.

"Masih ingat kasus PHL di PU Tata Air. Mereka bilang di setiap wilayah ada 500 orang, ada 2.500 orang. Dulu saya tahan, ribut tidak gajian, demo semua yang jaga pintu air. Memang ada yang asli tidak dibayar gaji, tapi banyak juga yang palsu. Saya minta data pekerja, tapi dua bulan tidak ada. Artinya, ini nama - nama fiktif," ujar Basuki di Balaikota, Jakarta, Jumat (10/4).

Menurut Basuki, banyak PHL yang nama-namanya fiktif dan saat ini ikut berteriak karena belum menerima gaji. "Pertanyaan saya, ini pegawai bener gak? Karena juga banyak mandor, ini jangan-jangan mulai ribut ketika pembagian rejeki nggak merata," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini.

Basuki pun memaksakan agar menyerahkan nama PHL yang bekerja di Monas untuk diserahkan seperti di Dinas Kebersihan DKI. "Saya paksakan nama seperti kemaren kebersihan, dia bilang ada 20.000 lebih nama. Saya minta, hanya 10.000 saja ngambil nama pegawai swasta. Gila kan? Berarti selama ini ada penipuan dong," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, pihaknya menerapkan sistem pembayaran gaji pegawai melalui transfer bank.

Namun, banyak PHL palsu malahan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait nasib mereka. "Saya tantang, LBH kalau mau bantu silahkan. Sudah pintar semua. Ini sudah main politik nih. Jadi ini sama maling teriak maling terjadi di Jakarta," pungkasnya.