Ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemprov DKI akhirnya bisa bernapas lega. Keterlambatan gaji mereka sejak bulan Januari hingga Februari akhirnya sudah dibayarkan.  Pembayaran gaji tersebut tanpa menunggu pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi menggunakan anggaran mendahului.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat membenarkan, gaji untuk PHL telah dicairkan. Keterlambatan pembayaran gaji dikarenakan belum disetujuinya RAPBD 2015. Sehingga masih harus menunggu. Namun, lantaran persetujuan belum juga turun hingga bulan ketiga, maka diambil kebijakan menggunakan anggaran mendahului.

"Gaji kemarin sudah diputuskan untuk dikeluarkan mendahului, karena itu merupakan belanja yang mengikat. Kewajiban Pemprov DKI. Gaji harus mendapat prioritas didahulukan, termasuk bagi PHL,” kata Djarot di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Sedangkan untuk pencairan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk PNS DKI, masih tetap menunggu hasil evaluasi RAPBD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, belum ada legal hukum yang mengaturnya. Sehingga para PNS baru mendapatkan gaji pokok (gapok) dan tunjangan jabatan untuk pejebat eselon. 

Sedianya, TKD statis untuk dua bulan akan diberikan kepada PNS sebesar 50 persen terlebih dahulu. Bahkan, disposisi dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun telah ditandatangani, pada pekan lalu. Namun, hal itu dibatalkan.

Pemberian TKD ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 yang ditandatangani Basuki pada 29 Desember 2014 dan berlaku mulai Januari 2015. Adapun besaran TKD statis untuk pegawai dengan golongan terendah sebanyak Rp 3,7 juta. Sementara tunjangan berdasarkan kehadiran itu diberikan kepada CPNS DKI sebanyak Rp 2,5 juta.

Salah seorang PHL di Balaikota DKI Jakarta yang enggan disebut namanya mengakui, jika gaji untuk Januari dan Februari telah cair. Dirinya pun senang, lantaran haknya telah diterima.

"Alhamdulillah, sudah cair. Sudah gajian saya," katanya sambil tersenyum lebar.