Lantaran memberikan pelayanan tidak melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan serta diduga melakukan pungutan liar (pungli), 5 orang petugas harian lepas (PHL) Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara di Kelurahan Penjaringan, dipecat.

Selama ini, kelima petugas yang berinisial RH (45), SH (25), DI (35), DA (35), dan U (45) tersebut melakukan pelayanan melalui loket Satuan Pelaksana (Satpel) Dukcapil di kelurahan. Padahal, penerimaan layanan hanya boleh diberikan melalui loket PTSP saja.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Edison Sianturi, mengaku berang saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kelurahan Penjaringan, dan mendapati petugas PHL membuka loket layanan di ruang Satpel Dukcapil, Rabu (14/1) siang. Padahal, menurutnya layanan hanya diperbolehkan melalui loket PTSP.

"Semua proses layanan dokumen kependudukan harus dilayani melalui loket PTSP. Saya menduga mereka lakukan pungli sehingga tidak mau memindahkan layanan ke PTSP," ujarnya, Rabu (14/1).

Selain menegur Kasatpel Dukcapil Kelurahan, Edison mengaku sudah memberhentikan kelima PHL tersebut. Selanjutnya, Edison mengaku akan lebih memperketat pengawasan terhadap jajaran Dukcapil agar tidak sampai melakukan pungli.

"Petugas pun harus ramah, sopan dan bekerja sesuai aturan, bila tidak akan kita berhentikan. Bagi pejabat yang memble pun akan kita evaluasi, kalau perlu kita beri sanksi tegas pencopotan," tegasnya.

Sementara itu, Lurah Penjaringan, Suranta, mengaku setuju dengan sanksi yang diberikan pada para petugas PHL tersebut. Sebab, selama ini memang mereka tidak melayani melalui PTSP.

"Semua layanan kependudukan memang harus melalui loket PTSP. Ke depan akan saya awasi lebih ketat," janjinya.