Tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis yang akan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta pada tahun ini terancam batal terealisasi apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan APBD DKI 2014 melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

‎"Jika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan kita pakai APBD-Perubahan 2014, TKD tidak dapat. Termasuk tunjangan transportasi juga tidak diberikan," kata Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, di Balaikota, Selasa (10/3).

‎Menurut Heru, tidak diberikannya TKD dinamis dan tunjangan lainnya ini bukanlah sanksi atas polemik APBD DKI tahun 2015. Melainkan, langkah untuk mengefisiensikan APBD Perubahan tahun 2014 yang jumlahnya tidak sebesar APBD DKI tahun 2015. "Iya TKD dinamis jadi kita tunda karena ketinggian ambilnya, susah," terangnya.

Walau demikian, lanjut Heru, Pemprov DKI tetap berupaya yang terbaik untuk menyelesaikan APBD DKI tahun 2015 sesuai dengan batas waktu dari pihak Kemendagri sehingga anggaran tersebut  bisa dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). "Kita usahakan yang terbaik untuk pegawai juga. Saya maunya APBD DKI tahun 2015 tetap dibuat Perda," tukasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengaku enggan memprediksi jika Pemprov DKI nantinya kemungkinan akan menggunakan APBD-Perubahan DKI tahun 2015 dengan mengeluarkan Pergub. Sampai detik ini, pihaknya masih berharap adanya kesepakatan RAPBD DKI tahun 2015 antara eksekutif dengan legislatif.

"Saya belum mau spekulasi. Karena kita masih menunggu evaluasi tertulis dari Kemendagri," ujarnya.

Mantan Walikota Jakarta Pusat ini mengtakan, apabila telah ada evaluasi tertulis dari Kemendagri, Pemprov DKI selanjutnya akan bersurat ke DPRD DKI yang dilanjutkan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar). "Di situ ada waktu tujuh hari, ya nanti kita lihat seperti apa," tukasnya.