Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membawa ratusan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengikuti mediasi dengan DPRD DKI, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Kamis (5/3) pagi.

Ratusan pejabat SKPD di lingkungan Pemprov DKI berangkat dari Balalikota naik lima bus Enjoy Jakarta dan tiba di kantor Kemendagri sekitar pukul 09.25 WIB. Lima pimpinan bersama sejumlah anggota DPRD DKI juga hadir di kantor Kemendagri.

Kedatangan eksekutif dan legislatif di kantor Kemendagri untuk menghadiri rapat fasilitasi mediasi dan klarifikasi mengenai evaluasi Raperda/Pergub APBD DKI 2015. Rapat mediasi yang digelar di ruang rapat Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kemendagri ini dipimpin Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek.

Para pimpinan SKPD di dalam rapat akan mengungkap segala upaya rencana penyelipan anggaran "siluman" di dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2015.

Basuki mengaku tidak mempersiapkan apa pun untuk menghadapi pertemuan bersama pimpinan DPRD DKI. "Makan dua lemper aja ini. Ha-ha-ha," ujarnya.

Namun ia berharap rapat antara eksekutif dan legislatif yang dimediasi oleh Kemendagri akan membuahkan hasil. "Kita lihat saja, mudah-mudahan APBD DKI segera disahkan dari hasil pertemuan ini,“ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi sepakat APBD DKI harus dibela demi kepentingan warga Jakarta.

“Ini kan dijembatani mudah-mudahan ada solusi. Saya sekadar mengingatkan Gubernur, APBD harus dibahas. Saya suka dengan Ahok Dia itu pimpinan Jakarta. Kalau dewan salah, ya tangkap. Kalau SKPD salah, ya tangkap,“ katanya.

Prasetyo tidak dapat memastikan bagaimana hasil mediasi yang berlangsung di Kemendagri hari ini. “Saya engak tahu ,lihat situasi di dalam saja,“ ucapnya.