Kisruh APBD tahun 2015 diharapkan bisa segera diselesaikan. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berharap sebelum tanggal 8 Maret, APBD sudah bisa disetujui.

"Memang belum ada kata temu (antara eksekutif dan legislatif). Tapi kita punya target 8 Maret 2015, anggaran harus sudah disetujui, apapun itu," ujar Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, di Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan ini tidak menutup mata dan menghormati proses politik DPRD DKI Jakarta melalui hak angket. Tjahjo juga menghormati keputusan Gubernur Ahok menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke KPK.

"Tetap kami menghargai proses hukum dan politik, mau hak angket, interpelasi atau lapor ke KPK juga kami dukung. Kami tetap melaksanakan tugas kami,‎" tukas mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, pada Selasa (3/3), panitia hak angket DPRD DKI Jakarta telah mendatangi Kemendagri untuk membahas anggaran. Namun sayangnya, Tjahjo sedang berada di Bandung dan hanya ditemui Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Sementara hari ini giliran Gubernur DKI Jakarta ‎Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidajat yang dipanggil oleh Mendagri. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung dan dipimpin oleh Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek. Seluruh pejabat eselon I, II, serta pejabat BUMD DKI Jakarta hadir dalam pertemuan tersebut.