Aksi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini tengah menghadapi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI terus meluas. Jika sebelumnya dukungan itu disuarakan Gerakan Teman Ahok dan Barisan Insan Muda (Bima), kini dukungan juga datang dari Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS). Dukungan diberikan karena selain sebagai figur yang bersih, Ahok dalam kepemimpinannya juga telah memajukan dunia pendidikan dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diluncurkan bersama Joko Widodo (Jokowi), saat menjadi gubernur.

Ketua Umum FKKS, Arman Zakaria mengatakan, ratusan ribu warga miskin selama ini telah merasakan manfaat program KJP. Karena itu, jika Ahok diberhentikan dari jabatannya, akan berdampak luar biasa pada rakyat.

"Warga khawatir jika Ahok lengser, program KJP tidak berlanjut," tegasnya, Senin (2/3).

Arman juga menilai apa yang dilakukan Ahok sudah sejalan dengan aturan yang ada. Untuk itu, dinilai wajar jika Ahok mendapat dukungan dari banyak pihak.

” Pak Ahok sudah berjalan sesuai konstitusi, sehingga warga Jakarta siap mendukung perjuangan untuk pemberantasan korupsi ,” tambahnya.

Terkait penggunaan sistem e-budgeting, ia menilai jadi terobosan untuk mendukung transparansi penggunaan anggaran.

"Pemprov DKI merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang paling siap menerapkan prinsip transparansi anggaran,” ujar Arman.

Ia mengatakan, anggaran yang dikelola Pemprov DKI Jakarta merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Dengan anggaran yang besar, wajar jika pengawasan dilakukan lebih ketat.

"Dengan penerapan sistem e-budgeting, ada peran serta masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran,” tandasnya.