Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik lucu terkait polemik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.

”Saya minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik lucu seperti ini. Tapi ini terpaksa dilakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir. Orang bilang saya nggak ada komunikasi, coba kamu lihat video-video kita di paripurna, cipika-cipiki sama saya semua kok. Komunikasi lancar, persoalannya cuma Rp 12,1 triliun saja,” ujar Basuki di Balaikota, Selasa (3/3).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Basuki, terpaksa menempuh jalur hukum karena banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi korban. "Pemprov DKI mencatat Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) terbesar pada 2014 disebabkan banyak anggaran siluman dan kami menolak untuk eksekusi,” lanjut Basuki.

Alhasil, kata Basuki, Pemprov DKI paksa menerapkan sistem e-budgeting pada APBD 2015 agar tidak ada lagi ditemukan anggaran siluman. ”Saya kunci melalui sistem e-budgeting. Dewan mengajukan hak angket. Parpol yang mendukung hak angket sebetulnya mendukung APBD versi Pemprov DKI,” ujarnya.

Oleh karena itu, Basuki memilih rela dipecat dari jabatan sebagai G ubernur DKI atau dimasukkan ke penjara daripada memainkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun.

”Kami ada prosedur pembahasan anggaran. Justru tugas dewan kan pengawasan sebetulnya. Kalau tanda tangan KUA-PPS dengan kami sudah selesai, dewan tinggal awasi kami pakai anggarannya sesuai nggak? Bukan menyodorkan anggaran versi dewan,” ungkapnya.