Jika APBD Cair, PNS Diminta Langsung Tancap Gas

Kamis, 26 Februari 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 7671

Ke Dinas Teknis, Wagub Dipameri Moge Hingga Motor Listrik

(Foto: Erna Martiyanti)

Sambil menunggu pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI diminta agar tidak berdiam diri. Mereka diharapkan menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk seluruh kegiatan. Sehingga saat anggaran bisa digunakan, PNS bisa langsung tancap gas bekerja untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas

"Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas," kata Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta usai melakukan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Belajar dari tahun sebelumnya, banyak dokumen lelang yang belum lengkap sehingga harus dikembalikan dan memakan waktu yang lama. Hal itulah yang menyebabkan penyerapan APBD 2014 kurang optimal. Djarot mengaku kejadian tersebut tidak boleh terulang pada tahun ini.

"Makanya mereka harus kerja keras menyiapkan dokumen, kebut. Dibedakan juga yang lelang, e-catalog, atau penunjukan langsung," ujarnya.

Ditargetkan pada Maret mendatang, semua penyiapan dokumen di masing-masing SKPD sudah siap. Karena diharapkan APBD sudah bisa digunakan. Dia optimis target tersebut bisa tercapai, asalkan para SKPD bisa saling berkoordinasi dengan baik.

"Saya ingatkan juga, SKPD untuk bisa menghilangkan egonya. Sehingga bisa saling berkoordinasi dan bergerak secara sinergis," ucapnya.

Agar bisa mencapai target, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berjenjang setiap empat bulan sekali. Sehingga jelas progres kegiatan yang telah dikerjakan oleh masing-masing SKPD.

"Kita lakukan rapat evaluasi tiap kwartal, apa yang dikerjakan apa yang belum dan apa yang sedang dikerjakan," tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan kepada SKPD agar tidak melakukan tindak korupsi. Karena hal itu akan merugikan diri sendiri dan instansi terkait. Jika terbukti melakukan tindak korupsi pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi, atau diserahkan ke ranah hukum.

"Perlu saya tekankan juga jangan sekali-sekali melakukan tindak pidana korupsi, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan," katanya.

BERITA TERKAIT
Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Rabu, 25 Februari 2015 50276

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

Rabu, 25 Februari 2015 9079

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Rabu, 25 Februari 2015 6921

Basuki - Menaker Bahas Tenaga Kerja Jelang MEA

DKI Akan Jadi Percontohan Penanganan Tenaga Kerja

Senin, 23 Februari 2015 8474

Sekda : TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayar

APBD Belum Disetujui, TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayarkan

Senin, 23 Februari 2015 21100

BERITA POPULER
IMG 20260202 WA0102

Lapak Bensin Eceran di Jl Hadiah Utama Ditertibkan

Senin, 02 Februari 2026 3941

Rano tinjau Jalan Rusak Thamrin jati

Rano Pastikan Perbaikan Jalan Rusak Terus Dilakukan

Selasa, 03 Februari 2026 481

Cuaca Hujan Jati jakarta bmkg

Hujan Merata Diprakirakan Basahi Jakarta Hari Ini

Senin, 02 Februari 2026 738

Cabai Pasar Induk Kramat Jati Otoy

BPS Catat DKI Alami Deflasi 0,23 Persen Selama Januari 2026

Senin, 02 Februari 2026 648

Masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang

Pramono Perpanjang Masa PJJ Sampai 1 Februari

Kamis, 29 Januari 2026 1145

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks