Jika APBD Cair, PNS Diminta Langsung Tancap Gas

Kamis, 26 Februari 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 7725

Ke Dinas Teknis, Wagub Dipameri Moge Hingga Motor Listrik

(Foto: Erna Martiyanti)

Sambil menunggu pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI diminta agar tidak berdiam diri. Mereka diharapkan menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk seluruh kegiatan. Sehingga saat anggaran bisa digunakan, PNS bisa langsung tancap gas bekerja untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas

"Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas," kata Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta usai melakukan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Belajar dari tahun sebelumnya, banyak dokumen lelang yang belum lengkap sehingga harus dikembalikan dan memakan waktu yang lama. Hal itulah yang menyebabkan penyerapan APBD 2014 kurang optimal. Djarot mengaku kejadian tersebut tidak boleh terulang pada tahun ini.

"Makanya mereka harus kerja keras menyiapkan dokumen, kebut. Dibedakan juga yang lelang, e-catalog, atau penunjukan langsung," ujarnya.

Ditargetkan pada Maret mendatang, semua penyiapan dokumen di masing-masing SKPD sudah siap. Karena diharapkan APBD sudah bisa digunakan. Dia optimis target tersebut bisa tercapai, asalkan para SKPD bisa saling berkoordinasi dengan baik.

"Saya ingatkan juga, SKPD untuk bisa menghilangkan egonya. Sehingga bisa saling berkoordinasi dan bergerak secara sinergis," ucapnya.

Agar bisa mencapai target, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berjenjang setiap empat bulan sekali. Sehingga jelas progres kegiatan yang telah dikerjakan oleh masing-masing SKPD.

"Kita lakukan rapat evaluasi tiap kwartal, apa yang dikerjakan apa yang belum dan apa yang sedang dikerjakan," tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan kepada SKPD agar tidak melakukan tindak korupsi. Karena hal itu akan merugikan diri sendiri dan instansi terkait. Jika terbukti melakukan tindak korupsi pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi, atau diserahkan ke ranah hukum.

"Perlu saya tekankan juga jangan sekali-sekali melakukan tindak pidana korupsi, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan," katanya.

BERITA TERKAIT
Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Rabu, 25 Februari 2015 50360

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

Rabu, 25 Februari 2015 9157

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Rabu, 25 Februari 2015 7015

Basuki - Menaker Bahas Tenaga Kerja Jelang MEA

DKI Akan Jadi Percontohan Penanganan Tenaga Kerja

Senin, 23 Februari 2015 8565

Sekda : TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayar

APBD Belum Disetujui, TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayarkan

Senin, 23 Februari 2015 21163

BERITA POPULER
Program magang disnakertrans gery ist3

1.000 Lulusan SMA Sederajat Ikut Program Pemagangan di 67 Perusahaan

Senin, 04 Mei 2026 886

Gubernur pramono danatara psel rezap

Pemprov DKI-Danantara Sepakat Bangun PSEL

Senin, 04 Mei 2026 806

Dinkes mayday monas desi

Dinkes DKI Siagakan Posko Kesehatan di Peringatan May Day 2026

Jumat, 01 Mei 2026 1182

RZA 0510

Pramono Pastikan Pemprov Hadir Dukung Pembangunan Keluarga

Senin, 04 Mei 2026 602

IMG 20260430 WA0117

Transjakarta-Kemnaker Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Sektor Transportasi Publik

Kamis, 30 April 2026 1118

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks