Jika APBD Cair, PNS Diminta Langsung Tancap Gas

Kamis, 26 Februari 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 7878

Ke Dinas Teknis, Wagub Dipameri Moge Hingga Motor Listrik

(Foto: Erna Martiyanti)

Sambil menunggu pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI diminta agar tidak berdiam diri. Mereka diharapkan menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk seluruh kegiatan. Sehingga saat anggaran bisa digunakan, PNS bisa langsung tancap gas bekerja untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas

"Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas," kata Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta usai melakukan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Belajar dari tahun sebelumnya, banyak dokumen lelang yang belum lengkap sehingga harus dikembalikan dan memakan waktu yang lama. Hal itulah yang menyebabkan penyerapan APBD 2014 kurang optimal. Djarot mengaku kejadian tersebut tidak boleh terulang pada tahun ini.

"Makanya mereka harus kerja keras menyiapkan dokumen, kebut. Dibedakan juga yang lelang, e-catalog, atau penunjukan langsung," ujarnya.

Ditargetkan pada Maret mendatang, semua penyiapan dokumen di masing-masing SKPD sudah siap. Karena diharapkan APBD sudah bisa digunakan. Dia optimis target tersebut bisa tercapai, asalkan para SKPD bisa saling berkoordinasi dengan baik.

"Saya ingatkan juga, SKPD untuk bisa menghilangkan egonya. Sehingga bisa saling berkoordinasi dan bergerak secara sinergis," ucapnya.

Agar bisa mencapai target, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berjenjang setiap empat bulan sekali. Sehingga jelas progres kegiatan yang telah dikerjakan oleh masing-masing SKPD.

"Kita lakukan rapat evaluasi tiap kwartal, apa yang dikerjakan apa yang belum dan apa yang sedang dikerjakan," tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan kepada SKPD agar tidak melakukan tindak korupsi. Karena hal itu akan merugikan diri sendiri dan instansi terkait. Jika terbukti melakukan tindak korupsi pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi, atau diserahkan ke ranah hukum.

"Perlu saya tekankan juga jangan sekali-sekali melakukan tindak pidana korupsi, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan," katanya.

BERITA TERKAIT
Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Rabu, 25 Februari 2015 50561

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

Rabu, 25 Februari 2015 9365

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Rabu, 25 Februari 2015 7240

Basuki - Menaker Bahas Tenaga Kerja Jelang MEA

DKI Akan Jadi Percontohan Penanganan Tenaga Kerja

Senin, 23 Februari 2015 8793

Sekda : TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayar

APBD Belum Disetujui, TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayarkan

Senin, 23 Februari 2015 21340

BERITA POPULER
Gub pramono Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu rezap

Perkuat Penanganan Kanker, Pram Resmikan Gedung Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu

Jumat, 30 Oktober 2026 7147

IMG 20261031 WA0044

Ancol Berdzikir dan Bershalawat Perkuat Nilai Spiritual Menuju Kota Global

Sabtu, 31 Oktober 2026 4836

Mobil patah as budi

Petugas Dishub Evakuasi Mobil Patah As Roda di Cengkareng

Senin, 02 November 2026 2394

PJLP dki dok

Pramono Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Mulai Dicairkan Bertahap

Jumat, 30 Oktober 2026 2541

Binamarga penertiban kabel udara sunter jakut jati

5,6 Kilometer Kabel Udara di Tanjung Priok Dipindah ke SJUT

Senin, 02 November 2026 1205

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks