Untuk mencegah tindak korupsi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Berdirinya UPG ini juga dimotori Indonesia Corruption Watch (ICW). Keberadaan UPG diresmikan Basuki di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (25/2). Turut hadir dalam acara tersebut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik.

Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yakin jika suatu negara bebas dari korupsi tentu rakyatnya akan sejahtera.

“Kita harus punya keyakinan, kalau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kita baik, tidak dipungut orang, warga Jakarta juga akan sejahtera," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balaikota DKI, Rabu (25/2).

Ia mengatakan, penghasilan yang diterima setiap bulan tidak menentukan seseorang dapat bertindak korupsi atau tidak.  Namun, jika gaji yang diperoleh terlalu kecil hingga tidak dapat menyekolahkan anak, mungkin berdampak pada orang tersebut mencuri.

“Makanya saya bilang, ini mesti satu keseimbangan. Tapi kalau gaji Anda ingin punya istri banyak, mobil banyak ya nggak bisa. Ini soal keserakahan kan. Kita buat keseimbangan, pengawasan harus jalan, hukuman mesti jelas," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini optimistis, PTSP yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta akan berjalan baik.  "Pelayanan baik maka ekonomi akan tumbuh. Itu sesuai teorinya. Ini akan terus tumbuh akan memberikan kesejahteraan buat warga," tuturnya.

Basuki menambahkan, kehadiran UPG selain menangani gratifikasi juga akan mendalami masalah APBD DKI 2015. "Kita sudah temukan kok ada persoalan yang tidak diisi oleh SKPD, tapi mendadak diperbaiki diisi nggak tahu oleh siapa‎. Temuan BPKP juga menemukan adanya anggaran siluman datang tiba-tiba,“ tambahnya.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengatakan, Indonesia bisa lebih maju dan menyejahterakan rakyatnya jika berani melawan serta memberantas korupsi. "Kita dukung pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk dalam jajaran birokrasi di Jakarta," katanya.