Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan awal lokasi yang direncanakan menjadi lahan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Tahap 1 Segmen 1 Koridor Thamrin-Kwitang.

Pendataan dilakukan dengan mendatangi sejumlah lokasi dan bangunan di Jalan Kramat Kwitang serta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Petugas mendata pihak-pihak yang berpotensi terdampak pembangunan proyek tersebut.

Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait mengatakan, pendataan merupakan bagian dari tahapan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang.

"Pendataan awal ini dilakukan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang kepada pihak-pihak yang rencananya terdampak pembangunan," ujar Ebron, Sabtu (19/9).

Menurut Ebron, sebelum pendataan dilakukan, petugas terlebih dahulu menyosialisasikan rencana pembangunan MRT kepada pihak-pihak yang berpotensi terdampak. Pembangunan MRT Tahap 1 Koridor Thamrin-Kwitang diperkirakan memiliki panjang sekitar 1,76 kilometer.

"Pembangunan MRT direncanakan dilakukan secara bertahap," katanya.

Sekadar diketahui, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah melakukan proses lelang sejumlah paket pekerjaan konstruksi Lintas Timur-Barat yang menghubungkan Medan Satria, Bekasi, hingga Tomang, Jakarta Barat.

Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur bawah tanah dari kawasan Bank Indonesia, Thamrin-Kebon Sirih hingga Kwitang-Senen, serta pembangunan depo di Jakarta Timur. Lintas Timur-Barat ditargetkan mulai beroperasi pada 2031 dan diproyeksikan melayani sekitar 284.000 penumpang per hari.

Sementara itu, perpanjangan Lintas Utara-Selatan menuju Jakarta Kota saat ini telah mencapai sekitar 63 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2029.