Program 5 Tertib yang meliputi tertib lalu lintas, tertib kebersihan, tertib PKL, tertib demo dan tertib hunian terus digalakkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji proses pengolahan sampah secara profesional serta potensi keterlibatan aktif masyarakat sebagai konsep terpadu permasalahan sampah, khususnya di kawasan hilir kali dan pesisir Jakarta. Sebab, akibat tingginya volume sampah, kawasan hilir kali kerap tertutup oleh sampah yang terbawa dari hulu maupun pesisir.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta seperti  Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan jajaran Kementerian Polhukam RI meninjau kondisi hilir Kali Cakung Drain, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (13/2).

Ketua Kelompok Kerja Percepatan 5 Tertib, Ratiyono, mengatakan, kunjungan yang dilakukan sebagai upaya pengkajian konsep percepatan 5 Tertib dibidang kebersihan. Diharapkan 2 tahun ke depan didapat hasil signifikan atas konsep tersebut.

Dikatakan Ratiyono, saat ini Dinas Kebersihan sudah mempunyai gambaran konsep. Namun, sebelum realisasi, pihaknya perlu mendapat gambaran yang utuh agar dalam aktualisasi nanti dapat optimal. "Dinas kebersihan sudah punya konsep. Ini sedang kita kaji agar pelaksanaanya terukur, profesional dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain pengelolaan sampah yang profesional, kata Ratiyono, pihaknya berencana melibatkan masyarakat untuk berperan serta. "Yang utama harus ada peran serta masyarakat. Kita akan terus edukasi terutama nelayan dan penduduk di sekitar hilir kali serta pesisir untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan," katanya.

Selain itu, tambah Ratiyono, penanganan secara kolektif antara SKPD juga diperlukan. Seperti penanganan sampah di sekitar dermaga-dermaga harus bekerja sama dengan Dinas Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

"Ini harus ada fokus kebersihan. Selain antar SKPD, harus ada kerja sama dengan walikota, camat dan lurah-lurah," tandasnya.