Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang bagi sejumlah pihak yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan moda transportasi publik di ibu kota, yakni bus Transjakarta. Tawaran ini tidak hanya berlaku bagi kalangan swasta. Pemerintah pusat yang berencana menanamkan saham di PT Transjakarta selaku pengelola bus Transjakarta juga dipersilakan, asalkan bisa profesional.

"Boleh saja kalau mau untung kan sudah PT, lebih baik. PT kan sahamnya kita. Kalau pemerintah pusat mau punya saham ya silakan saja, asal profesional," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balaikota, Selasa (3/2).

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak mempersoalkan jika pemerintah pusat ingin menanamkan saham di Badan Usaha Miliik Daerah (BUMD) DKI tersebut. Sebab, yang dinginkan Pemprov DKI pengelolaan bus menjadi lebih baik dengan tarif yang terjangkau masyarakat.

“Yang terpenting bagi Pemprov DKI, tersedia bus yang baik, murah," ucapnya.

Bahkan, ia melihat peluang jika dikelola pusat lebih bagus dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, tiket penumpang bisa disubsidi

"Biar DKI subsidinya lebih murah seperti MRT,“ ungkapnya.

Namun, bila pemerintah pusat menawarkan hal yang berbeda, seperti pengelolaan langsung oleh pemerintah dan tanpa Perseroan Terbatas (PT), Basuki secara tegas akan menolak rencana tersebut. Menurutnya, pengelolaan bus Transjakarta harus tetap dijaga secara profesional dengan menggunakan status Perseroan Terbatas (PT).