Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi menjatuhkan sanksi terhadap delapan jajarannya. Ke-8 petugas itu terbukti melakukan beberapa pelanggaran, seperti tidak disiplin, melanggar peraturan hingga pungutan liar (pungli).

Bahkan dari delapan petugas yang dikenai sanksi, dua diantaranya dicopot dari jabatannya sebagai kepala satuan pelaksana (Satpel) registrasi kependudukan di kelurahan. Sedangkan lima petugas lainnya dipecat dari jabatannya sebagai operator di Suku Dinas Dukcapil Jakarta Timur

"Sanksi tegas ini diberikan karena mereka sudah keterlaluan.  Ada yang indisipliner, memberikan layanan buruk hingga melakukan pungli pada warga. Tindakan tegas diberikan agar ada efek jera bagi para petugas yang melanggar maupun peringatan bagi petugas lainnya," kata Edison di Gedung Direktorat Pembinaan Mental TNI AD di Jakarta Timur, Kamis (22/1).

Dua kepala satpel registrasi kependudukan yang dicopot masing-masing berinisial S dari Kelurahan Pisangan Timur, Pulogadung dan N dari Kelurahan Guntur, Setiabudi.

Menurut Edison, kesalahan dua petugas yang dicopot yakni kedapatan melayani warga di ruang kerjanya. Padahal mulai Januari, pelayanan administrasi kependudukan harus dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Sedangkan lima petugas operator dipecat karena melakukan pungli terhadap warga yang akan mengurus administrasi kependudukan," ujar mantan Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utara ini.

Dikatakan Edison, masih ada empat kepala satpel kelurahan yang sudah diberikan peringatan keras. Apabila masih melakukan pelanggaran, maka mereka akan langsung dicopot dari jabatannya. Keempat petugas itu diketahui berdinas di Kecamatan Cilincing, Kemayoran, Cakung dan Makasar.

"Kalau masih nakal, empat  kepala satpel itu akan kita copot jabatannya dan distafkan. Kita ingatkan agar melayani warga itu di PTSP, bukan di ruangan satpel," tandas Edison.