Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 senilai Rp 73,08 triliun. Angka ini meningkat 0,24 persen dibandingkan APBD tahun 2014 senilai Rp 72,9 triliun.

"Total RAPBD tahun 2015 mencapai Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibandingkan dengan perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015, Senin (12/1).

Ia mengatakan, RAPBD DKI 2015 yang diajukan meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 63,80 triliun, belanja daerah sebesar Rp 67,44 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,28 triliun, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,63 triliun.

”Sedangkan pendapatan daerah 2015 sebesar Rp 63,80 triliun atau menurun sekitar 1,91 persen dari perubahan APBD tahun 2014 sebesar Rp 1,24 triliun,” ujarnya.

Basuki menjelaskan, komponen pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 45,32 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 11,40 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 7,07 triliun.

Sementara itu, rencana pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 38,37 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 980 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 900 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 5,06 triliun. Untuk dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak sebesar Rp 11,40 triliun dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 275,63 miliar.

"Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah untuk MRT sebesar Rp 4,55 triliun, kemudian transfer untuk guru sertifikasi dan non sertifikasi serta dana BOS sebesar Rp 2,51 triliun," ungkapnya.