Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Edy Junaedi dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengungkapkan, e-komponen pada beberapa kegiatan yang menjadi usulan anggaran tahun 2020 masih bersifat sementara dan akan dibahas di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Baik Disparbud maupun Disdik Provinsi DKI Jakarta akan memperbaiki dan terus menyisir usulan APBD Tahun Anggaran 2020.

Hal ini disampaikan pada konferensi pers yang diselenggarakan di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Edy pun menjelaskan tahapan penganggaran yang dimulai dari proses KUA-PPAS, RKPD, hingga penginputan. "Sempat ter-input dan ter-publish bahwa ada anggaran influencer 5 miliar. Nah, ini kami jelaskan bahwa detil komponen di dalamnya tidak seperti itu membacanya tapi lebih berisi item kegiatan yang tujuan akhirnya adalah untuk lebih mempromosikan kegiatan pariwisata di media. Ada belanja media, supporting event, dan lain-lain," paparnya seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Edy mengakui ada kekeliruan terhadap cover yang terpublikasi, meskipun isi detail komponen tersebut benar, sehingga terbaca sebagai inefisiensi anggaran. Usulan kegiatan itu pun, lanjut Edy, telah dihapus di awal Oktober. "Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur, untuk efisiensi anggaran dan lebih melibatkan masyarakat dalam program Pemprov DKI Jakarta," tambahnya.

Penyisiran terhadap komponen anggaran pun terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyampaikan, setiap Suku Dinas berbeda-beda kondisi penganggarannya, yang mana akan disesuaikan dengan kebutuhan riil.

"Di sini ada penyesuaian. Kebutuhan riil di sekolah tidak seperti yang tercantum di dalam e-budgeting. Tetapi, ada di dalam RKS yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan penyesuaian. Ada 2.100 sekolah di DKI, semuanya sedang proses input. Komunikasi tetap dilakukan dari Suku Dinas dan sekolah. Kami sudah instruksikan kepada Suku Dinas untuk memastikan yang di-input sekolah betul-betul riil kebutuhan," jelasnya.

Perlu diketahui, SKPD sudah mulai memasukkan detil kegiatan di e-budgeting pada Maret Minggu IV hingga Juli Minggu I 2019. Namun, karena sistem e-budgeting saat ini mengharuskan input komponen sebagai pembentuk harga, hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan yang belum memiliki komponen di sistem masih menggunakan komponen anggaran sementara.