Volume sampah yang dihasilkan pasar tradisional di ibu kota setiap harinya terbilang besar. Karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat, menginginkan agar pasar menjadi pusat pengolahan pupuk kompos. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

"Saya minta produsen sampah organik, seperti pasar, yang menghasilkan banyak sampah untuk mendirikan pusat pengolahan kompos," pinta Djarot di Balaikota, Selasa (30/12).

Dia mengatakan , sebanyak 80 persen sampah di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur merupakan sampah organik. Jika bisa diolah menjadi pupuk akan sangat mengurangi volume sampah. Selain itu juga bisa menjadi penghasilan tambahan bagi pengelola pasar. "Di Pasar Kramatjati kan luar biasa, 80 persen sampah organik, maka harus diolah jadi pupuk. Sehingga yang dibuang ke Bantar Gebang bisa diminimalisir," ujarnya.

Untuk pendistribusian pupuk, mantan Walikota Blitar itu menyarankan agar dijual kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Terlebih, dinas tersebut juga mengelola ratusan taman dan membutuhkan pupuk untuk tanaman.

Mengenai denda maksimal sebesar Rp 500 ribu bagi warga yang membuang sampah sembarangan, akan disesuaikan di lapangan. Menurutnya, nilai denda akan melihat seberapa banyak sampah yang dibuang.

"Ya, jangan mahal-mahal dong, ada yang Rp 350 ribu, Rp 300 ribu, tergantung sampah yang dibuang. Kalau misalnya dia buang kasur, ya didenda Rp 500 ribu. Tapi kalau cuma kecil, ya disesuaikan saja," ujarnya.

Dia menambahkan banyak warga yang telah menjadi relawan untuk mengawasi warga yang buang sampah sembarangan. Mereka menamakan diri polisi sampah. "Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau ketangkap difoto saja dan dilaporkan. Ini untuk memberi efek jera, biar kita punya budaya bersih. Kebersihan kan sebagian dari iman," ungkapnya.