Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuka lokakarya (workshop) bertema "Pertukaran Informasi yang berkelanjutan tentang Peluang Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam dan/atau dengan Masyarakat Sipil di Jakarta dan Berlin", di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/9).

Lokakarya ini sebagai tindak lanjut dari 25 tahun hubungan sister city antara Jakarta-Berlin. Lokakarya tersebut dihadiri dan diisi oleh Deputy Head of Mission, Embassy of the Federal Republic of Germany untuk Republik Indonesia, Hendrik Barkeling; Michael Wahl, Kepala Institut Ilmu Seni dan Ilmu Sosial dari Humbolt University; dan Irdanelly DJ selaku Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin); serta perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI.

"Kita di Jakarta punya PR yang cukup besar karena memfasilitasi seluruh warga. Itu artinya, memberikan prioritas justru kepada yang paling membutuhkan. Bila sebuah kota bisa ramah kepada penyandang disabilitas, ramah kepada anak usia dini, ramah kepada lansia, maka otomatis kota itu akan ramah kepada semuanya. Itu yang kita ingin dorong. Jadi, dengan kita memerhatikan itu semua, justru seperti apa kota kita memerlakukan anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas, otomatis kita akan memerlakukan semuanya dengan baik. Jadi, kita berharap lokakarya ini benar-benar nantinya berorientasi pada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengubah," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Anies menjelaskan, perumusan kebijakan ramah anak, orang tua dan penyandang disabilitas harus dimulai dari perubahan mindset (perspektif) yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan.

Anies menegaskan, fungsi dari Pemprov DKI Jakarta bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi pembuat aturan.

Anies menyatakan, seluruh aturan harus ditinjau kembali agar bisa mengikuti prinsip kesetaraan, mulai dari fasilitas infrastruktur keras (jalan, gedung, dan alat transportasi), sampai dengan infrastruktur lunak, seperti kesetaraan dan kesempatan belajar maupun berusaha.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta, tahun 2018 saja itu, Peraturan Gubernur pertama Nomor 1 Tahun 2018 itu adalah soal menyetarakan kesempatan. Setiap Pemprov DKI Jakarta melakukan rekrutmen, maka kita berkewajiban untuk memberikan persentase kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya, lagi-lagi, adalah menyamakan. Dan bila kita menyaksikan teman-teman penyandang disabilitas bekerja dan berkarya, maka mereka berkarya juga dengan amat baik. Bahkan kalau melihat apa yang mereka kerjakan seringkali justru melampui saudara-saudaranya yang tidak memiliki kebutuhan khusus," teragnya.

Menurutnya, perjuangan untuk mendorong kesadaran atas kesetaraan bagi penyandang disabilitas masih panjang. Karena itu, Gubernur Anies berharap, kebijakan berorientasi pada kesetaraan dan keberpihakan kepada kelompok disabilitas tidak boleh berhenti di internal Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga digaungkan ke luar sehingga menjadi gerakan di setiap aspek kehidupan.

"Jadi, saya berharap nanti lewat lokakarya ini, kita bisa bertukar pengalaman. Dan kita beruntung hari ini datang pembicara dari Jerman, Bapak Prof. dr. Michael Wahl yang nanti akan membagikan pengalamannya. Saya berharap dalam workshop ini dimanfaatkan untuk betul-betul sebuah lokakarya. Disebut lokakarya atau workshop, karena kita ujungnya ingin punya karya, bukan sekadar seminar untuk mendiskusikan ide, ujungnya harus pada karya," ungkapnya.

Anies berharap, seluruh peserta maupun pemateri yang hadir dalam lokakarya dapat memberikan ide, terobosan, pengalaman, dan alternatif solusi konkret yang bisa dilakukan bersama secara berkelanjutan.

"Bagi kami yang berseragam, pesan saya untuk mengikuti workshop ini, jangan close-minded. Kalau kita bisa open-minded dan menerima ide, insyaAllah Jakarta kita menjadi kota yang ramah bagi penyandang disabilitas, ramah bagi anak-anak, ramah bagi lansia, dengan begitu ramah bagi semuanya insya Allah," tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan lokakarya pertukaran informasi antara Jerman dan Jakarta ini diharapkan menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota yang ramah bagi penyandang disabilitas.