Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama sembilan anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menyapakati kerja sama terkait penguatan masyarakat tangguh bencana.

Memorandum of Understanding (MoU) tersebut  ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Gubernur Banten, Wahidin Halim; serta perwakilan kepala daerah anggota FKD-MPU dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, kesepakatan kerja sama mengenai masyarakat tangguh bencana mencakup tiga hal.

Pertama, berkaitan dengan upaya menanggulangi bencana secara bersama-sama. Artinya, jika ada salah satu daerah yang terkena bencana maka bisa segera diberikan bantuan segera karena sudah ada payung hukum.

Kedua, terkait restrukturisasi organisasi FKD-MPU sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018.

"Hal ketiga yang disepakati adalah urusan komitmen penguatan budaya masyarakat agar tangguh bencana berbasis kearifan lokal seperti budaya gotong-royong dan tolong-menolong," ujarnya, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/3).

Ia menambahkan, untuk Ketua Sekretariat Bersama yang mengurusi anggota FKD-MPU adalah Asisten Pemerintahan Setdaprov DKI Jakarta, dengan Sekretaris Biro Tata Pemerintahan Setdaprov DKI, dan anggotanya adalah asisten-asisten pemerintahan yang ada di sembilan provinsi lainnya.

"Forum Rapat Kerja Gubernur, menjadi forum tertinggi dalam pengambilan suatu keputusan. Setelah itu, baru tidak lanjut dari SKPD teknis di masing-masing wilayah," tandasnya.