DPRD Setujui Penambahan Modal Dasar Tiga BUMD

Kamis, 06 Desember 2018 Reporter: Adriana Megawati Editor: Andry 3551

Dewan Setujui Penambahan Modal Dasar Tiga BUMD DKI

(Foto: Adriana Megawati)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui penambahan modal dasar bagi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang digelar hari ini.

Kenapa harus ada penambahan modal dasar, karena akan ada pengembangan usaha

Rapat tersebut juga sekaligus untuk mematangkan hasil revisi tiga Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah (PMD) BUMD PT Jakpro, PT MRT Jakarta dan PD Pembangunan Sarana Jaya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengatakan, dari rapat ini diputuskan penambahan modal dasar untuk PT Jakpro menjadi Rp 30 triliun, PT MRT Jakarta Rp 40,7 triliun dan PD Pembangunan Sarana Jaya Rp 10 triliun. Termasuk juga menyetujui perubahan badan hukum BUMD dari semula PT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

"Kenapa harus ada penambahan modal dasar, karena akan ada pengembangan usaha," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/12).

Taufik menjelaskan, setelah rapat ini, pihaknya akan menggelar rapat paripurna sebelum draf raperda perubahan modal dasar tersebut diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah selesai. Tinggal paripurna. Pokoknya sebelum 15 Desember sudah selesai," tandasnya.

Sekadar diketahui, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta, modal dasar atau PMD yang diberikan untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp 14,6 triliun. 

Saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan adanya kenaikan modal dasar untuk PT MRT Jakarta menjadi Rp 40,7 triliun

Sedangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT Jakpro disebutkan, modal dasar untuk BUMD ini Rp 2 triliun. Kemudian dalam RAPBD 2019 diusulkan untuk dinaikan menjadi Rp 30 triliun.

Selanjutnya dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014, modal dasar yang diberikan untuk PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 2 triliun. Namun BUMD tersebut meminta agar batas modal dasar mereka ditambah menjadi Rp 10 triliun.

BERITA TERKAIT
Bapemperda Matangkan Revisi Perda PMD Tiga BUMD

Bapemperda Matangkan Revisi Perda PMD Tiga BUMD

Selasa, 04 Desember 2018 2600

DPRD Gelar RDPU Revisi Perda PMD BUMD

DPRD Gelar RDPU Revisi Perda PMD BUMD

Rabu, 05 Desember 2018 2936

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33658

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15087

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7682

Tanah longsor pejatentimur otoy

Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

Rabu, 11 November 2026 8395

Hendra Hidayat Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Senin, 16 November 2026 3705

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks