Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB Capai Rp 9,32 Triliun

Selasa, 11 September 2018 Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing Editor: Toni Riyanto 2663

Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB Capai Rp 9,3 T

(Foto: Punto Likmiardi)

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi DKI Jakarta dalam periode Januari hingga 9 September 2018 mencapai Rp 9,32 triliun.

Pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan PKB dan BBN-KB Rp 8,90 triliun. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin merinci, perolehan PKB mencapai Rp 5,65 triliun. Sementara, BBN-KB sebesar Rp 3,67 triliun.

"Pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan PKB dan BBN-KB Rp 8,90 triliun. Ada peningkatan Rp 420 miliar," ujarnya, Selasa (11/9).

Faisal menjelaskan, target penerimaan PKB di tahun 2018 mencapai Rp 8 triliun dan BBN-KB Rp 5,75 triliun.

"Dari target itu, realisasi penerimaan PKB sudah sekitar 70,74 persen dan BBN-KB 63,83 persen. Kami optimistis target itu bisa dicapai," terangnya.

Menurut Faisal, sejak diterbitkannya peraturan mengenai penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB realisasi penerimaan mengalami peningkatan.

Untuk PKB, dari rata-rata Rp 646,44 miliar per bulan pada medio Januari-Juni 2018 menjadi Rp 793,08 miliar per bulan pada Juli dan Agustus.

Kemudian, BBN-KB dari rata-rata per bulan periode Januari-Juni Rp 426,84 miliar menjadi Rp 502,35 miliar di bulan Juli-Agustus.

"Penghapusan sanksi administrasi efektif meningkatkan perolehan pajak. Rata-rata per bulan PKB meningkat 23 persen dan BBN-KB 18 persen," ungkapnya.

Faisal menambahkan, sejak adanya penghapusan sanksi administrasi juga terjadi pertambahan jumlah pengurusan PKB maupun BBN-KB.

"Sebelumnya rata-rata hanya 392.201 kendaraan per bulan. Tapi, sejak ada penghapusan sanksi administrasi mencapai 491.921 kendaraan per bulan, ada peningkatan sampai 25 persen," tandasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan instentif penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Penghapusan sanksi administrasi pajak terhutang baik PKB, BBN-KB dan PBB-P2 berlaku selama 54 hari kalender mulai 27 Juni hingga 31 Agustus 2018.

BERITA TERKAIT
UP PKB Pulogadung Segera Luncurkan Smart Card untuk Kendaraan

UP PKB Pulogadung Segera Luncurkan Smart Card untuk Kendaraan

Selasa, 28 Agustus 2018 4455

Sanksi Administrasi PKB - BBN-KB di Jakarta Dihapuskan

Denda PKB dan BBN-KB Dihapus Hingga 31 Desember

Selasa, 01 November 2016 11536

 Realisasi Penerimaan PBB P2 di Jakbar Tertinggi

Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Jakbar Capai 60 Persen

Kamis, 06 September 2018 3043

BERITA POPULER
Pelatihan Satpam di Jakut Diikuti 100 Peserta

100 Warga Jakut Ikuti Pelatihan Satpam

Kamis, 21 Agustus 2025 4650

Jakarta Sales Mission di Malaysia Raih Transaksi dan Jalin Kemitraan Strategis

Pemprov DKI Jaring Wisatawan Malaysia Lewat Sales Mission

Minggu, 24 Agustus 2025 1349

Pram Paparkan Tantangan dan Potensi Jakarta ke Mahasiswa Pascasajarana UB

Pramono Paparkan Tantangan dan Potensi Jakarta ke Mahasiswa Pascasajarana UB

Sabtu, 23 Agustus 2025 1258

Pemkot Jakpus Targekan Raihan Bulan Dana PMI Rp 10 Miliar

Pemkot Jakpus Targekan Raihan Bulan Dana PMI Rp 10 Miliar

Senin, 25 Agustus 2025 487

Beragam Lomba Memeriahkan HUT RI di Kelurahan Pulau Kelapa

Lomba 17-an Masih Berlangsung di Pulau Kelapa

Minggu, 24 Agustus 2025 699

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks

Hitung Mundur 22 Juni 2027

842
Hari
09
Jam
40
Menit
29
Detik