Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) DKI Jakarta menyatakan belum bisa menjanjikan akan menambah anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) antara Rp 2-3 triliun di APBD DKI Jakarta tahun 2015. Pasalnya, pelaksanaan program KJP selama ini masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan dan tidak tepat sasaran sehingga perlu dilakukan perbaikan.

"Di masyarakat Jakarta, pembagian KJP ini kan salah komunikasi. Misalnya, masih ada satu nama dapat KJP ganda. Nah, ini banyak terjadi di lapangan," kata Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/9).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, persoalan program KJP bukan terletak pada anggaran, tetapi  Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Sebab, apabila masih ada satu nama memegang dua KJP, berarti tujuan utama dari program itu tidak tercapai. "Jadi ini bukan masalah anggaran, tapi SDM-nya yang harus dibenerin," cetusnya.

Menurutnya, berapa pun anggaran yang digelontorkan dewan, program KJP tidak akan terlaksana dengan baik selama sistem dan pola kerja SDM di lapangan tidak diperbaiki. "Dikasih berapa pun itu (KJP) ngak akan tercapai. Tetapi kalau ada kesadaran teman-teman dari Pemprov DKI, walikota, kecamatan, dan sekolah, pasti berhasil," terangnya.

Ia mengungkapkan, jaminan pendidikan sekolah hingga kesehatan warga yang kurang mampu sudah diatur di Undang-Undang Dasar (UUD). Maka dari itu, KJP yang menjadi program bantuan sosial pendidikan Gubernur DKI ini harus diperbaiki agar tepat sasaran.

"Kita lihat situasinya nanti. Sebelum bicara anggaran, kita mau koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI serta sekolah-sekolah soal KJP," ungkapnya.

Perlu diketahui, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, seharusnya dana KJP yang diperlukan mencapai Rp 1,3 triliun. Namun dalam APBD 2014 hanya dialokasikan sebanyak Rp 799 miliar. Sementara pengajuan dana tambahan dalam APBD Perubahan tidak disetujui.

"Sayangnya dana untuk KJP kan dipotong, kita kan butuh Rp 1,3 triliun untuk membantu sampai cukup. Ternyata yang disetujui hanya Rp 700 miliar lebih," kata Basuki di Balaikota beberapa waktu lalu.

Padahal, lanjut Basuki, dana KJP sangat dibutuhkan oleh siswa. Namun dana yang diterima siswa masih jauh dari cukup. Dia mencontohkan, untuk siswa SMA, kebutuhannya mencapai Rp 800 ribu per bulan. Sementara dana yang diterima hanya sebesar Rp 240 ribu per bulan.

"Saya contohkan anak SMA dan SMK, mereka butuh Rp 800 ribu per bulan. Kalau dia sekolah di swasta, SPP bayar Rp 400 ribu ditambah Rp 150 ribu untuk ongkos, belum lagi biaya makan. Jadi kebutuhannya Rp 800 ribu per bulan," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.