Tingkat kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sangat rendah. Buktinya, hingga kini masih banyak wajib pajak, terutama pengembang di wilayah Jakarta Selatan yang belum membayar kewajibannya. 

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan akan bertindak tegas dengan mempersulit seluruh urusan yang berkaitan dengan perizinan.

"Saya cek di Kecamatan Kebayoran Baru, banyak developer termasuk PT Jakarta Propertindo dan Widya Chandra Setneg yang menunggak PBB. Saya akan bersurat dahulu ke Wagub agar bisa memberikan peringatan kepada mereka," ujar Tri Djoko, Wakil Walikota Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Pasalnya, kata Tri, tunggakan PBB para pengembang tersebut cukup besar bahkan ada beberapa yang sudah lebih dari 2 tahun. "Memang saat ini kita tidak bisa membongkar tempatnya ketika developer menunggak. Tapi kita akan persulit semua urusan yang berkaitan dengan perizinan," tegasnya.

Saat ini, lanjut Tri, dirinya sedang mempelajari aspek hukum perdata terkait tunggakan  pembayaran PBB. Sehingga ke depan, dalam pengurusan segala dokumen, pihak WP juga harus menyerahkan bukti pembayaran PBB. "Kita pelajari legal aspek perdata yang ada di pemerintah daerah. Jadi, saya mau dalam pengurusan apa pun harus ada keterangan fiskal," jelas Tri.

Dari pantauan sementara di beberapa kelurahan, tunggakan pembayaran PBB masih cukup besar. "Untuk WP dengan kewajiban Rp 50 juta ke atas di satu kelurahan kalau dijumlahkan ada Rp 800 juta hingga Rp 2 miliar. Coba bayangkan jika 10 kelurahan. Karena itu, kita akan dorong Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) kecamatan untuk bisa lebih aktif," ungkapnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Budi Karya Sumadi, tidak bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi lewat telepon selulernya tidak diangkat. Begitu juga ketika dikirim pesan singkat, tidak dibalas.